Selama bertahun-tahun, raksasa teknologi alias **Big Tech** pelan-pelan tapi pasti makin mencengkeram institusi publik di seluruh dunia. Mereka nggak cuma jualan jasa, tapi sudah masuk ke infrastruktur krusial yang menjalankan roda pemerintahan setiap hari.
Masalahnya satu: Big Tech itu paling "alergi" sama privasi kalau sudah urusan sama bos mereka (baca: negara asal perusahaan tersebut). Sudah banyak kasus di mana undang-undang pengawasan memaksa perusahaan ini menyerahkan data pengguna tanpa nanya—bahkan tanpa ngasih tau—pemerintah negara yang terdampak.
Buat pemerintah, ini bukan cuma soal privasi lagi, tapi soal **Kedaulatan Digital**. Dan Denmark lewat Kementerian Urusan Digital-nya sudah mutusin: *Cukup, waktunya kita lawan balik!*
Gerakan Open Source Denmark 🇩🇰
Berbicara kepada media *Politiken*, Menteri Urusan Digital Denmark, **Caroline Stage Olsen**, buka-bukaan kalau kementeriannya lagi proses migrasi besar-besaran. Mereka resmi meninggalkan layanan Microsoft dan mengganti Office 365 dengan **LibreOffice**.
Proses ini nggak main-main, Mas. Dilakukan secara bertahap: setengah dari staf bakal beralih ke Linux dan LibreOffice di musim panas (Juni-Agustus), dan **targetnya adopsi penuh kelar pada musim gugur (September-November) tahun ini.**
Alasan utamanya? Denmark pengen kontrol penuh atas data dan sistem pemerintahan yang krusial tetap ada di dalam perbatasan negara mereka sendiri. Mereka nggak mau "disandera" oleh kepentingan vendor asing.
Langkah Denmark ini sejalan dengan gerakan di seluruh Eropa. Contohnya, negara bagian Schleswig-Holstein di Jerman juga lagi ngelakuin hal yang sama: mindahin 30.000 komputer pemerintahannya dari Microsoft ke duet maut Linux dan LibreOffice!
Apa Kata Sang Menteri? 💬
Lewat LinkedIn, Caroline Stage Olsen menegaskan poin penting yang harus kita renungkan:
"Ini bukan soal isolasi atau nasionalisme digital. Kita nggak bakal sepenuhnya memunggungi perusahaan teknologi global; banyak dari mereka ngasih solusi yang kita butuhin. Tapi..."
"...kita jangan pernah bikin diri kita sangat ketergantungan pada segelintir vendor sampai kita nggak bisa lagi bertindak bebas. Terlalu banyak infrastruktur digital publik saat ini yang terikat pada sangat sedikit pemasok asing. Ini bikin kita rentan. Secara keamanan, dan juga secara finansial."
**Catatan Redaksi:** Kutipan di atas diterjemahkan dari bahasa Denmark. Kabar terbaru mengonfirmasi kementerian fokus pada migrasi aplikasi (LibreOffice) sebagai langkah awal kedaulatan data.
Gimana menurut kamu? Apa Indonesia juga harus berani ambil langkah ekstrem kayak Denmark buat jaga data rakyatnya?