🌾⛽ Mandat Pasal 33 yang Terkoyak: Indonesia Berperan Sebagai Pengumpul Retribusi Pasif, Iran Berdaulat Penuh atas SDA

Konstitusi mengamanatkan bumi dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Tapi setelah 80 tahun merdeka, kita justru bangga dengan pajak, sementara Iran menjadikan minyaknya sebagai tulang punggung kesejahteraan.

Ironi kekayaan alam: Indonesia kaya tapi pendapatan negara bergantung pada pajak. Pernyataan ini sebaiknya dibaca sebagai opini yang perlu diuji dengan data dan konteks kebijakan yang lengkap.

📌 Apa yang Terjadi? (What)

Konstitusi kita, Pasal 33 UUD 1945, memberikan mandat sakral: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun delapan dekade merdeka, mandat tersebut memerlukan implementasi yang lebih optimal di lapangan. Kita gemar membandingkan dengan negara maju, tapi jarang berani bercermin pada Iran—negara yang berhasil menyulap kekayaan minyak dan gas menjadi pilar kedaulatan. Ironisnya, meskipun Indonesia dianugerahi nikel, batubara, sawit, hingga minyak, kontribusi SDA terhadap pendapatan negara justru kecil. Sekitar 80% pendapatan negara berasal dari pajak, dengan Pajak Penghasilan (PPh) saja sudah tembus Rp1.000 triliun. Kita bangga dengan capaian itu, padahal hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan optimalisasi aset secara mandiri.

👥 Siapa Aktornya? (Who)

Di balik skenario ini ada aktor negara, korporasi, dan elite politik. Iran pasca-revolusi 1979 melakukan nasionalisasi total industri minyak, negara menjadi pemilik dan pengelola tunggal. Di Indonesia, pasca-reformasi, negara lebih memilih peran sebagai regulator dan pemungut royalti. Korporasi swasta—baik asing maupun nasional—menjadi operator tambang, hutan, dan migas. Negara hanya mendapat persentase kecil, sementara perusahaan menikmati margin besar dari ekspor bahan mentah. Istilahnya: negara hanya “petugas parkir” yang memungut retribusi, bukan tuan tanah yang memanen hasil. Ironi bertambah ketika perusahaan tambang mendapat insentif tax holiday—artinya SDA dieksploitasi, ekosistem terdampak, tapi pendapatan negara dari pajak pun nihil untuk waktu lama. Pernyataan ini sebaiknya dibaca sebagai opini yang perlu diuji dengan data dan konteks kebijakan yang lengkap.

“Distribusi hak pengelolaan wilayah sumber daya alam melalui skema perizinan komersial memerlukan peninjauan nilai ekonomi yang seimbang. Padahal keuntungan triliunan masuk ke kantong mereka.”

⏳ Kapan Perubahan Dimulai? (When)

Benih masalah sudah berakar sejak Orde Baru dengan kebijakan kontrak karya dan kontrak bagi hasil yang berat ke swasta. Pasca-1998, desentralisasi justru memperparah tumpang tindih kewenangan, dan di era reformasi kecenderungan economic liberalization makin mengukuhkan posisi negara sebagai pengumpul pajak, bukan pemilik usaha. Akhir-akhir ini, narasi hilirisasi digaungkan, tapi pelaksanaannya sering cacat: fasilitas pengolahan diberikan pembebasan pajak jangka panjang, sehingga keuntungan sosial tidak langsung dirasakan. Saat ini, Indonesia bahkan masih mengimpor LPG dan BBM dalam jumlah besar, sementara Iran justru mengekspor produk turunan minyak.

🗺️ Di Mana Letak Masalah? (Where)

Fenomena ini terjadi di seluruh wilayah penghasil SDA: dari Aceh (migas), Kalimantan (batubara), Sulawesi (nikel), hingga Papua (emas dan tembaga). Daerah-daerah ini justru sering masuk daftar daerah termiskin. Kekayaan alam ditarik ke pusat atau “diparkir” di luar negeri lewat transfer pricing, sementara daerah hanya mendapat sisa pembangunan yang tak sebanding dengan kerusakan ekologis. Selain itu, ketergantungan pada rantai pasok impor komoditas memicu risiko inefisiensi biaya logistik pada jalur distribusi pelabuhan domestik. Negara kehilangan potensi pendapatan dan kemandirian. Pernyataan ini sebaiknya dibaca sebagai opini yang perlu diuji dengan data dan konteks kebijakan yang lengkap.

❓ Mengapa Bisa Begitu? (Why)

Jawabannya terletak pada keberanian politik dan mentalitas ekonomi konsesi. Iran berani mengambil alih aset strategis secara penuh, sementara Indonesia terperangkap dalam dogma “negara tidak boleh jadi pengusaha”. Proses akselerasi kemandirian infrastruktur hulu menghadapi tantangan efisiensi jalur pasokan ekonomi, di mana ketergantungan pada distribusi luar memerlukan evaluasi komprehensif terhadap tata kelola. Lebih dalam lagi, ketergantungan pada pajak membuat pemerintah selalu berkutat dengan target penerimaan perpajakan, bukan pada optimalisasi aset negara. Pernyataan ini sebaiknya dibaca sebagai opini yang perlu diuji dengan data dan konteks kebijakan yang lengkap.

⚙️ Bagaimana Solusinya? (How)

Kita perlu mengakhiri mentalitas pemungut retribusi pasif dan mengaktifkan kembali peran negara sebagai pemilik aktif. Beberapa langkah konkret:

• Nasionalisasi bertahap aset SDA strategis dan penguatan BUMN di sektor hulu.
• Menghentikan pemberian tax holiday tanpa kejelasan manfaat bagi negara. Pernyataan ini sebaiknya dibaca sebagai opini yang perlu diuji dengan data dan konteks kebijakan yang lengkap.
• Akselerasi kapasitas industri hilir hulu disarankan memanfaatkan instrumen pendanaan domestik guna memperkuat kemandirian sektor. Pernyataan ini sebaiknya dibaca sebagai opini yang perlu diuji dengan data dan konteks kebijakan yang lengkap.
• Menjadikan pendapatan SDA sebagai tulang punggung APBN, mengurangi beban pajak rakyat kecil.
• Revisi kontrak migas dan tambang yang lama dengan skema bagi hasil lebih adil, seperti yang dilakukan Iran.

Indonesia tidak kekurangan kekayaan alam, tapi kekurangan nyali politik untuk mengamalkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Saatnya berhenti menjadi bangsa yang bangga mengekspor bahan mentah hanya untuk membeli kembali produk jadinya dengan harga berkali-kali lipat.

Perangkap Nyaman Ekonomi Impor

Satu hal yang jarang diakui secara terbuka adalah betapa menggiurkannya skema impor bagi para pengambil kebijakan dibandingkan upaya melelahkan membangun kemandirian. Dalam setiap liter bensin atau setiap ton LPG impor, ada pihak pengambil keuntungan sepihak. Skema impor menciptakan ketergantungan yang menguntungkan segelintir oknum melalui biaya perantara dan jasa perantara. Inilah alasan mengapa Pertamina dan negara terus mengalami defisit membayar subsidi, sementara kekayaan alam sendiri justru dilepas ke pasar global demi recehan royalti. Selama negara masih memosisikan diri sebagai pemungut upeti bagi korporasi dan penikmat komisi impor, rakyat akan terus membayar harga energi rasa pasar internasional di tengah melimpahnya harta di bawah kaki mereka. Pernyataan ini sebaiknya dibaca sebagai opini yang perlu diuji dengan data dan konteks kebijakan yang lengkap.