Pembuka: Dalam beberapa pekan terakhir, dunia internasional dikejutkan dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP), inisiatif yang digagas Presiden AS Donald Trump untuk mengawasi rekonstruksi dan stabilisasi Gaza pasca-konflik. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah dukungan organisasi masyarakat (ormas) Islam besar di Indonesia terhadap keputusan kontroversial ini. Melalui artikel ini, kita akan mengupas tuntas mengapa keputusan ini bermasalah, apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana seharusnya Indonesia bersikap sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.
Perubahan Sikap Ormas Islam: Apa yang Terjadi Setelah Pertemuan dengan Prabowo?
Yang lebih mengecewakan, para pemimpin ormas Islam—diikuti oleh sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menlu—tampaknya berubah sikap setelah pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto. Mereka keluar dengan nada yang seragam: mendukung keikutsertaan Indonesia tanpa mau mendetilkan apa yang dibicarakan di pertemuan tertutup itu.
Sebelum pertemuan, sebagian ormas Islam cukup vokal menyatakan keberatan terhadap BoP karena tidak melibatkan Palestina dan justru melibatkan Israel. Namun setelah pertemuan tertutup, terjadi perubahan drastis. Mereka kini mendukung penuh keikutsertaan Indonesia. Entah apa yang dibahas di balik pintu tertutup itu, tapi perubahan ini terasa seperti pengabaian terhadap aspirasi umat yang selama ini vokal mendukung Palestina.
Padahal, Prabowo sendiri menyatakan bahwa Indonesia bisa mundur dari BoP jika inisiatif ini gagal mendukung kemerdekaan Palestina—sebuah janji yang, meski terdengar meyakinkan, masih perlu dibuktikan dalam praktik. Sejarah diplomasi internasional penuh dengan janji-janji yang tidak terpenuhi, dan kita harus waspada terhadap kemungkinan ini.
Fakta Penting Tentang Board of Peace
- Banyak negara lain menolak bergabung karena bias pro-Israel yang jelas.
- Digagas oleh Presiden AS Donald Trump tanpa konsultasi dengan otoritas Palestina.
- Indonesia diharapkan berkontribusi dana US$1 miliar untuk rekonstruksi Gaza.
- Israel terlibat sebagai anggota kunci meskipun merupakan pihak konflik.
- Tidak ada perwakilan resmi Palestina dalam keanggotaan.
Di Mana Posisi Indonesia dalam Peta Diplomasi Global?
Indonesia memiliki tradisi panjang sebagai pendukung kemerdekaan Palestina. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia konsisten berdiri di sisi rakyat Palestina yang memperjuangkan haknya. Prinsip politik luar negeri "bebas aktif" yang dianut Indonesia bukan sekadar slogan, tetapi komitmen untuk tidak memihak blok kekuatan manapun sambil aktif memperjuangkan keadilan internasional.
Sayangnya, keputusan bergabung dengan BoP tampaknya mengikis prinsip ini. Alih-alih bersikap kritis terhadap inisiatif yang jelas-jelas bias, Indonesia justru memilih untuk bergabung dengan dalih "dari dalam kita bisa berpengaruh". Namun sejarah diplomasi menunjukkan bahwa bergabung dengan forum yang strukturnya sudah bias dari awal jarang menghasilkan perubahan signifikan.
SIAPA
Organisasi masyarakat Islam Indonesia, pemerintah Prabowo Subianto, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dan rakyat Palestina yang menjadi korban konflik.
APA
Dukungan ormas Islam Indonesia terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) inisiatif Donald Trump untuk rekonstruksi Gaza.
KAPAN
Perubahan sikap terjadi setelah pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret 2026.
DI MANA
Di Indonesia dengan implikasi global, terutama bagi konflik Palestina-Israel dan diplomasi Timur Tengah.
MENGAPA
Karena tekanan diplomatik dan ekonomi dari AS, serta kemungkinan janji kerjasama lainnya yang tidak diungkapkan publik.
BAGAIMANA
Melalui pertemuan tertutup yang mengubah sikap ormas Islam dari kritis menjadi mendukung tanpa penjelasan transparan kepada publik.
Siapa Donald Trump dan Mengapa Kita Harus Waspada?
Donald Trump bukan figur yang identik dengan perdamaian. Sejarah kepemimpinannya penuh kontroversi yang patut kita pertimbangkan sebelum mempercayakan masa depan Gaza kepada inisiatifnya:
id.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump#Kontroversi
Rekam Jejak Kontroversial Donald Trump
1. Hubungan dengan Ukraina: Trump pernah mencela Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di depan media global dan mencoba memanfaatkan bantuan militer untuk kepentingan politik domestiknya.
2. Sikap terhadap Venezuela: Trump "menculik" Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan tuduhan kriminal sementara tak pernah mengecam Netanyahu yang dituduh sebagai penjahat perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
3. Ambisi Teritorial: Trump menyatakan keinginan merebut Greenland dari Denmark, menunjukkan mentalitas kolonial yang seharusnya sudah usang di abad ke-21.
4. Provokasi Internasional: Trump memprovokasi Iran dengan serangan rudal ke wilayah berdaulat dan terus memprovokasi hingga kini, menciptakan ketegangan di Timur Tengah.
5. Masalah Dalam Negeri AS: Trump membiarkan kekerasan rasial di AS sendiri, seperti pembunuhan warganya sendiri hanya karena diduga imigran gelap oleh penegak hukum.
Dengan rekam jejak seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari sosok seperti Trump untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel secara adil? BoP justru berisiko memperkuat narasi dominasi AS, bukan keseimbangan global yang diperlukan untuk perdamaian sejati.
Mengapa Prinsip Bebas Aktif Harus Dipertahankan?
Prinsip "bebas aktif" dalam politik luar negeri Indonesia bukan berarti netral pasif atau tidak peduli. Sebaliknya, prinsip ini mengamanatkan Indonesia untuk aktif memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia tanpa terikat oleh kepentingan blok kekuatan manapun. Dalam konteks Palestina, prinsip bebas aktif seharusnya berarti:
Pertama, konsisten mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat penuh. Kedua, menolak segala bentuk pendudukan dan apartheid yang dilakukan Israel. Ketiga, tidak tergoda oleh inisiatif yang meskipun berkedok perdamaian tetapi justru melegitimasi pendudukan Israel.
Sayangnya, saya kurang percaya pada pendekatan Prabowo dalam hal ini. Pernyataannya sering terdengar kurang diplomatis dan berpotensi salah arah:
Tiga Pernyataan Prabowo yang Bermasalah
- Menawarkan menampung warga Gaza di Indonesia agar mereka hidup lebih baik—padahal mereka berhak hidup damai di tanah air sendiri, bukan sebagai pengungsi permanen.
- Mengklaim bahwa jika benar-benar non-blok, tak ada yang mau bekerja sama dengan kita—ini keliru. Non-blok berarti bebas aktif: aktif memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan, bukan tunduk pada tekanan.
- Menyatakan bahwa untuk menghentikan krisis kemanusiaan, kita harus menjamin keamanan Israel—ini mengabaikan akar masalah: pendudukan ilegal Israel yang memicu perlawanan sah dari Palestina, bukan sebaliknya.
Bagi saya, Prabowo seolah terjebak dalam perangkap Trump, mungkin karena ancaman tarif perdagangan yang sering digunakan AS sebagai senjata diplomasi. Kita tahu AS tidak segan menggunakan kekuatan ekonominya untuk memaksa negara lain mengikuti keinginannya.
Apa yang Seharusnya Indonesia Lakukan?
Indonesia harus kembali ke akar: berdiri teguh di sisi yang benar, mendukung Palestina secara konsisten, dan tidak tergoda oleh inisiatif yang berbau kepentingan asing. Yah, ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja, tapi pemerintahan Prabowo sendiri yang kerap lakukan kebijakan yang blunder. Dan kalaupun begitu, kita masih punya harga diri dan tak bisa dibeli.
Yang dibutuhkan dunia saat ini bukanlah inisiatif sepihak dari AS yang melibatkan Israel, tetapi tekanan nyata terhadap pendudukan Israel. Beberapa langkah konkret yang bisa Indonesia ambil:
1. Memperkuat diplomasi di forum multilateral seperti PBB, Gerakan Non-Blok, dan OKI untuk mengisolasi Israel secara internasional.
2. Mendukung sanksi ekonomi terhadap Israel seperti yang dilakukan beberapa negara Uni Eropa dengan memboikot barang permukiman ilegal.
3. Mengakui kedaulatan Palestina secara penuh dan mendorong lebih banyak negara untuk melakukan hal yang sama.
4. Menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel sebelum hak rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.
"Hanya dengan sikap tegas, kita bisa berkontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Sayangnya pemimpin ormas Islam yang biasa bersuara nyaring jika sudah urusan kemanusiaan dan keadilan sekarang malah ciut. Mereka telah 'terbeli', seperti juga Prabowo yang telah 'terbeli' oleh Trump."
DNA Pejuang Bangsa Indonesia
Statement terakhir dari salah satu yang memenuhi undangan Prabowo bilang "Yah, memang dunia itu tidak adil", saya justru bilang "dan kita semua malah tidak berdaya dan takut bicara tentang ketidakadilan. Kita semua lupa, bahwa DNA bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang".
Kita adalah bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan atau dominasi politik Belanda dan Jepang. Para pendiri bangsa kita tidak menyerah pada ketidakadilan, tidak tunduk pada tekanan asing, dan tidak menjual harga diri untuk kepentingan sesaat. DNA pejuang ini harusnya masih mengalir dalam diri setiap pemimpin dan warga Indonesia.
Saya tahu orang Amerika pada umumnya beradab serta profesional. Tapi politisi mereka sering memprovokasi negara lain demi menjaga dominasi AS. Tak semua warganya setuju dengan kebijakan politiknya. Dunia butuh keseimbangan, bukan hegemoni.
Video yang beredar menunjukkan betapa warga AS sendiri tertindas oleh kebijakan Presidennya. Lalu kita mau berharap apa pada orang yang sama memimpin Board of Peace?
Apa Itu Board of Peace (BoP) dan Mengapa Kontroversial?
Board of Peace (BoP) adalah inisiatif yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump dengan tujuan resmi mengawasi rekonstruksi dan stabilisasi Gaza pasca-konflik Israel-Hamas. Secara permukaan, ini terdengar seperti upaya kemanusiaan yang mulia. Namun ketika kita telusuri lebih dalam, kita menemukan masalah-masalah fundamental yang membuat inisiatif ini patut dipertanyakan.
Pertama, BoP tidak memiliki perwakilan resmi dari Palestina dalam keanggotaannya. Bayangkan, sebuah lembaga yang akan mengurusi rekonstruksi Gaza justru tidak melibatkan pemilik sah tanah tersebut. Ini seperti membangun rumah untuk seseorang tanpa meminta pendapat pemilik rumah tentang bagaimana rumahnya seharusnya dibangun.
Kedua, Israel—di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dituduh melakukan genosida oleh banyak pihak internasional—justru terlibat langsung dalam inisiatif ini. Netanyahu telah menunjukkan sikap keras kepala dalam menghancurkan Gaza, dengan ribuan korban sipil yang jatuh sejak konflik meletus, mengabaikan masa gencatan senjata dengan terus melakukan eskalasi keamanan terhadap dan menyebabkan korban meninggal warga Gaza. Dalam sebuah video yang beredar luas, Netanyahu secara terang-terangan mengatakan tidak akan ada negara merdeka Palestina.
"BoP tampak seperti upaya menciptakan mekanisme baru mirip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tapi dengan pengaruh AS yang sangat dominan. Kita tahu PBB sering lumpuh karena hak veto, di mana AS kerap memblokir resolusi yang mendukung kemerdekaan Palestina, sambil melabeli perlawanan Hamas sebagai 'terorisme' semata."
Ketiga, BoP diklaim netral dan difokuskan pada rekonstruksi Gaza dengan kontribusi dana (seperti iuran opsional US$1 miliar untuk rekonstruksi, bukan keanggotaan permanen bagi Indonesia). Namun pengaruh AS membuatnya rentan menjadi alat untuk melindungi kepentingan Israel daripada memajukan solusi dua negara yang adil dan mengabaikan kejahatan konflik genosida oleh Israel.
Penutup: Ya Tuhan, semoga para pemimpin kita diberi keberanian untuk memilih jalan yang adil, bukan jalan yang mudah. Semoga mereka diingatkan kembali pada sumpah para pendiri bangsa untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Jangan sampai kita mengkhianati amanat ini hanya karena tekanan asing atau janji kerjasama yang tidak jelas. Indonesia harus tetap menjadi mercusuar harapan bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah, termasuk Palestina.