
Wajah asli Kota Balikpapan tahun 1900 sering bikin orang sekarang mengernyit: “Lah, ini Balikpapan sebelah mana?” Wajar. Kota yang hari ini padat, sibuk, dan akrab dengan jalan menanjak itu dulunya bertumbuh dari lanskap pesisir, kampung-kampung lama, jalur niaga, dan tentu saja jejak industri minyak.
Orang Balikpapan sekarang boleh saja lebih hafal jalan pintas, titik macet, atau lokasi warung favorit. Tapi sedikit mengenal sejarah kota sendiri tetap penting. Bukan untuk gaya-gayaan jadi sejarawan dadakan, melainkan supaya nama-nama kawasan seperti Klandasan, Prapatan, Karang Anyar, Kampung Baru, Pandan Sari, sampai Penajam tidak cuma lewat sebagai nama di papan jalan.
Lahirnya Balikpapan dan Sumur Mathilda
Hari lahir Balikpapan ditetapkan pada 10 Februari 1897. Tanggal ini merujuk pada penemuan Sumur Mathilda, salah satu titik penting yang kemudian melekat kuat dalam narasi lahirnya kota minyak ini. Peristiwa tersebut bukan sekadar urusan pengeboran, tetapi menjadi penanda ketika Balikpapan mulai bergerak lebih cepat dalam peta ekonomi dan administrasi kawasan pesisir timur Kalimantan.
Penetapan tanggal itu kemudian dikuatkan melalui Seminar Sehari 1 Desember 1985 yang melibatkan tokoh masyarakat, unsur legislatif, dan eksekutif. Dari sanalah tanggal 10 Februari 1897 dipakai sebagai hari lahir Kota Balikpapan. Jadi, kalau ada yang bertanya kenapa ulang tahun Balikpapan jatuh pada tanggal itu, jawabannya tidak sekadar “karena sudah dari sananya”. Ada dasar historis yang mengarah pada Sumur Mathilda.
Sumur Mathilda menjadi simbol awal perubahan besar. Sebelum minyak menjadi magnet ekonomi, Balikpapan sudah memiliki kehidupan lokalnya sendiri. Namun, setelah aktivitas minyak berkembang, wilayah ini makin diperhitungkan. Kota yang semula tumbuh dari kampung pesisir perlahan menjadi simpul industri, pelabuhan, dan administrasi.
Dari Kesultanan Kutai ke Protektorat Hindia Belanda
Jauh sebelum dikenal sebagai kota minyak, Balikpapan berada dalam wilayah pengembangan pemerintahan Kesultanan Kutai. Posisi ini penting karena menunjukkan bahwa Balikpapan bukan ruang kosong yang mendadak muncul gara-gara industri minyak. Ada struktur kekuasaan lokal, relasi pesisir, dan dinamika masyarakat yang sudah lebih dulu hidup.
Ketika Kesultanan Kutai masuk dalam lingkup protektorat Hindia Belanda, Balikpapan ikut berada dalam bayang-bayang sistem pemerintahan kolonial. Istilah “protektorat” di sini menggambarkan situasi ketika pemerintahan lokal tetap memiliki bentuknya, tetapi pengaruh dan kendali kolonial bekerja kuat dalam urusan politik, ekonomi, dan administrasi.
Dari sinilah asal-usul pemerintahan Balikpapan pada masa kolonial mulai dapat dilihat lebih jelas. Bukan hanya perkara minyak, melainkan juga perkara siapa yang mengatur wilayah, bagaimana distrik dibentuk, siapa pejabatnya, dan kampung-kampung mana yang masuk dalam wilayah administratif tertentu.
Onderafdeeling dan kontrol pemerintahan
Pada masa Hindia Belanda, Balikpapan berkedudukan sebagai Onderafdeeling, yaitu bagian administratif dari wilayah Kutai Selatan. Wilayah ini meliputi dua distrik utama: Samboja dan Balikpapan. Di atasnya terdapat pejabat kolonial bernama Controleur yang memegang fungsi kepala pemerintahan setempat.
Sebelum posisi Controleur menjadi dominan, ada jabatan Gezaghebber atau Komendur Laut. Jabatan ini kemudian dihapus, lalu fungsinya digantikan oleh Controleur. Perubahan jabatan seperti ini kelihatannya administratif sekali, kering seperti laporan kantor. Tapi dampaknya nyata: cara wilayah dikelola, diawasi, dan dihubungkan dengan kepentingan kolonial ikut berubah.
Beberapa Controleur yang pernah menjabat di Balikpapan antara lain: Brouwer pada 1927–1929, Van Dreis pada 1929–1934, Van der Brink pada 1934–1936, Mr. Van Hoeve pada 1938–1940, dan N. Bleckmen pada 1940–1942.
Di bawah struktur kolonial itu, terdapat pula kepala distrik dari unsur lokal. Nama-nama yang tercatat antara lain Kiyai Mas Temenggung, Kutai Mas Djaya Purwanta, Kutai Djaya, Kutai Nas Titip, dan Kutai Raden Rahmad. Ini memperlihatkan bahwa administrasi Balikpapan lama berjalan melalui pertemuan antara struktur kolonial dan peran tokoh lokal.
Kampung-kampung Balikpapan era 1920-an
Pada era 1920-an, distrik Balikpapan meliputi lima kampung. Masing-masing kampung dipimpin oleh petinggi, istilah yang bisa dipahami sebagai pembakal atau kepala kampung. Kalau dibawa ke konteks sekarang, posisinya mendekati kepala kelurahan, meski tentu struktur dan kewenangannya tidak persis sama.
- Kampung Baru, meliputi Balikpapan Seberang seperti Jenebora, Penajam, dan kawasan sekitarnya.
- Kampung Karang Anyar, dikenal juga dengan Strat Baru, mencakup wilayah Gunung Sari Ulu.
- Klandasan Ilir, meliputi wilayah Manggar.
- Klandasan Ulu, wilayahnya membentang hingga Pulau Tokong.
- Prapatan, mencakup wilayah hingga Gunung Sari Ilir.
Melihat daftar itu, kita bisa membayangkan Balikpapan lama bukan sebagai kota padat seperti sekarang, melainkan sebagai rangkaian kampung yang saling terhubung oleh garis pantai, jalur darat sederhana, aktivitas niaga, dan kepentingan industri. Beberapa nama wilayah masih terdengar akrab sampai hari ini, meski batas administratifnya tentu sudah berubah berkali-kali.
Di luar lima kampung tersebut, ada pula kampung-kampung yang berada dalam otoritas BPM atau De Bataafsche Petroleum Maatschappij. Otoritas ini berkaitan dengan kepentingan perusahaan minyak. Sejak 1920, tercatat tiga petinggi berkedudukan di Pandan Sari, Gunung Balikpapan, dan Pasar Baru. Kampung-kampung ini berada dalam pengawasan BPM.
Bagian ini menarik, karena memperlihatkan bagaimana ekonomi minyak tidak cuma hadir sebagai kegiatan produksi. Ia juga ikut membentuk ruang sosial, pengawasan kawasan, dan struktur kampung. Dalam bahasa yang lebih santai: minyak bukan hanya keluar dari tanah, tapi juga ikut “menata” peta kota. Cukup ambisius, ya. Tanahnya belum tentu rata, tapi administrasinya sudah ikut sibuk.
Struktur wakil petinggi
Para petinggi tidak bekerja sendirian. Mereka dibantu oleh wakil, jumlahnya bisa satu atau lebih, tergantung luas wilayah dan kebutuhan kampung. Struktur ini menunjukkan bahwa kampung-kampung lama di Balikpapan sudah memiliki pembagian kerja pemerintahan lokal, walau bentuknya tentu tidak sekompleks birokrasi kota modern.
Memiliki tiga wakil yang masing-masing ditempatkan di Mentawir, Teluk Tebang, dan Teluk Waru.
Menempatkan tiga wakil di Rapak, Strat Baru, dan Cemara Ginting atau Cemara Rindang.
Memiliki dua wakil di Manggar dan Sepinggan, sementara wilayah Klandasan Ilir lainnya dibantu satu wakil di Cemara Ginting.
Memiliki satu wakil di Gtobtrng, yang kini diperkirakan berada di sekitar Jembatan Marayati atau kawasan Gunung Sari.
Dari susunan itu terlihat bahwa nama-nama kawasan lama tidak berdiri sendiri. Ada relasi antara pusat kampung, wilayah wakil, jalur pengawasan, dan kebutuhan masyarakat. Ini juga menjelaskan mengapa beberapa nama tempat di Balikpapan terasa seperti lapisan sejarah: satu nama bisa menyimpan cerita kampung, industri, perpindahan penduduk, hingga perubahan batas wilayah.
Perubahan wilayah dan Balikpapan Seberang
Menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda, Balikpapan Seberang diubah menjadi kampung mandiri. Pemekaran dari Kampung Baru atau Balikpapan Seberang melahirkan beberapa kampung baru, yaitu Kampung Tuban, Kampung Tanjung Jumlai, Kampung Nenang, dan Kampung Penajam.
Perubahan ini penting karena menunjukkan bahwa wilayah yang dahulu masuk dalam orbit Balikpapan tidak selamanya bertahan dalam struktur yang sama. Ada dinamika penduduk, kebutuhan pelayanan, jarak geografis, dan pertimbangan administrasi yang membuat wilayah tertentu dimekarkan atau dipisahkan.
Setelah era 2000-an, Balikpapan Seberang diserahkan ke Kabupaten Pasir atau Tanah Grogot. Kemudian pada 10 April 2002, sesuai UU RI No. 7 Tahun 2002, Penajam berdiri sebagai Kabupaten Penajam Paser Utara atau PPU.
Di titik ini, sejarah Balikpapan tidak bisa dibaca hanya dari batas kota hari ini. Untuk memahami Balikpapan lama, kita perlu melihat hubungan wilayahnya dengan Penajam, Jenebora, pesisir seberang, serta kampung-kampung yang dulu masuk dalam jaringan administrasi dan ekonomi yang sama.
Kota yang tumbuh dari pantai, minyak, dan kampung
Kalau dilihat secara utuh, Balikpapan adalah kota yang tumbuh dari tiga lapisan besar: garis pantai, industri minyak, dan struktur kampung. Garis pantai membuat wilayah ini strategis sebagai ruang singgah, niaga, dan penghubung. Minyak membuatnya masuk ke dalam radar ekonomi kolonial dan perusahaan besar. Kampung-kampung membuatnya tetap punya akar sosial yang nyata, bukan sekadar titik produksi.
Karena itu, foto Balikpapan sekitar 1900 bukan cuma gambar lama yang terlihat “jadul”. Ia adalah pintu masuk untuk memahami bagaimana kota ini terbentuk. Dari Sumur Mathilda, Kesultanan Kutai, protektorat Hindia Belanda, onderafdeeling, Controleur, BPM, sampai kampung-kampung lama, semuanya menjadi potongan puzzle yang menjelaskan wajah Balikpapan hari ini.
Jadi, kalau suatu hari melihat nama Klandasan, Prapatan, Karang Anyar, Kampung Baru, Pandan Sari, Gunung Sari, atau Penajam, jangan cuma dibaca sebagai nama lokasi. Di balik nama-nama itu ada jejak panjang: urusan kampung, minyak, pantai, administrasi, dan perubahan zaman. Balikpapan memang kota modern, tapi fondasinya tetap punya aroma sejarah yang kuat. Bukan aroma nostalgia murahan, ya, tapi aroma kota minyak yang benar-benar ditempa waktu.