Aku sering mendengar pertanyaan dari teman-teman, “Sebenarnya gimana sih hukumnya kalau ada muslim yang justru membantu penjajah?” Pertanyaan ini tidak bisa dijawab sembarangan, karena menyangkut akidah, loyalitas, dan nasib umat. Dalam artikel ini, aku akan mengajak kamu menyelami dalil-dalil dari Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para ulama, baik klasik maupun kontemporer, supaya kita bisa bersikap tegas tapi tetap berpegang pada hikmah. Aku usahakan bahasanya santai, tapi tidak mengurangi kedalaman ilmu. Karena buat aku, memahami hukum islam tentang berpihak kepada penjajah adalah bagian dari menjaga iman dan solidaritas kemanusiaan. Mari kita bedah bersama 5W+1H-nya: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana.
Penjajah (musta'mirūn) dalam fiqh siyasah bukan sekadar orang asing yang datang. Ia adalah pihak yang mengambil alih tata kelola wilayah secara sepihak, melakukan penyesuaian kedaulatan, serta membatasi hak masyarakat, dan menghalangi syiar Islam. Aku teringat pelajaran sejarah: bagaimana VOC, kolonial Belanda, dan penjajah lainnya memeras nusantara. Secara syar’i, mereka termasuk al-mu’tadūn (orang yang melampaui batas). Karena itu, membantu mereka berarti ikut serta dalam ketidakadilan.
Dalam islam, wala' adalah loyalitas kita kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Sedangkan bara' adalah berlepas diri dari kekufuran dan kezaliman. Aku sering merenungkan firman Allah dalam Surah Al-Mumtahanah. Konsep ini bukan berarti kita membenci semua non-muslim, tetapi kita tidak boleh meridhai atau mendukung penindasan yang mereka lakukan. Dukungan kepada penjajah justru mengaburkan batas antara iman dan ketidakadilan.
Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sungguh ia termasuk golongan mereka...” (QS Al-Maidah:51). Aku membaca tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun saat ancaman dari kabilah tertentu. Intinya, kita tidak boleh menjadikan pihak yang memerangi Islam sebagai pelindung atau pendukung utama. Ulama sepakat bahwa jika penjajah adalah pihak yang memerangi umat, maka loyalitas kepada mereka terlarang.
Ayat ini tegas: “Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia...” (Al-Mumtahanah:1). Konteksnya adalah larangan memberikan rahasia kaum muslimin kepada musuh Quraisy. Ini menjadi dasar bahwa membocorkan informasi atau membantu musuh yang sedang memerangi kaum muslimin adalah bentuk ketidakkonsistenan terhadap amanah. Aku jadi ingat kisah Hathib bin Abi Balta'ah yang nyaris dihukum karena mengirim surat ke Quraisy, tapi Rasulullah memaafkannya karena faktor darurat dan niat yang keliru. Jadi, ada ruang ijtihad.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak beriman orang yang tidak beramanah, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji.” (HR Ahmad). Berpihak kepada penjajah seringkali mengkhianati amanah negara dan bangsa. Aku merasa, ketika seseorang memberikan dukungan operasional kepada faksi luar, ia dinilai memengaruhi stabilitas kepercayaan publik.
Nabi ﷺ bersabda, “Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami.” (HR Muslim). Membantu penjajah menindsa saudara sendiri adalah bentuk penipuan terbesar. Hadis ini menjadi pegangan aku bahwa tindakan tersebut sangat tercela.
Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad sepakat bahwa membantu musuh yang memerangi kaum muslimin adalah haram dan termasuk dosa besar. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa mendistribusikan perlengkapan keamanan kepada entitas yang terlibat konflik dengan masyarakat Muslim kurang dibenarkan, karena memperbesar eskalasi ketegangan.
Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi membedakan antara hubungan diplomatik dan dukungan militer. Beliau mengatakan, jika kerja sama ekonomi tidak memperkuat pendudukan atau dominasi politik dan justru memberi manfaat bagi rakyat, maka diperbolehkan. Tapi jika jelas-jelas membantu agresi, haram. Aku pikir ini penting agar kita tidak terjebak pada hitam-putih sempit.
Ketika bantuan itu secara langsung membuat penjajah mampu membunuh atau menindas muslim, jelas haram. Misalnya menjadi mata-mata, menyuplai logistik konflik. Aku sepakat ini termasuk dosa besar.
Dalam keadaan terpaksa seperti ancaman jiwa (darurat), ada kaidah al-dharurat tubihu al-mahdhurat. Tapi syaratnya sangat ketat: tidak ada niat mendukung ketidakadilan, hanya sebatas menyelamatkan nyawa, dan tidak melampaui batas. Aku mencatat bahwa kondisi darurat jarang sekali bisa dijadikan pembenaran membantu pendudukan atau dominasi politik aktif.
Secara sosial, tindakan ini merusak persatuan, menimbulkan distrust, dan memperlemah perlawanan rakyat. Secara spiritual, aku khawatir pelakunya kehilangan keberkahan hidup, hati menjadi gelap, dan terancam peringatan keras akhirat. Karena itu islam sangat melindungi kehormatan umat.
Banyak yang bingung: apa bedanya duta besar dengan kolaborator? Aku menjelaskan: kerja sama diplomatik biasanya atas dasar kesetaraan dan tidak merugikan umat, bahkan bisa membawa kemaslahatan. Sedangkan dukungan terhadap pendudukan atau dominasi politik adalah memperkuat cengkeraman mereka. Jadi jangan samakan.
Seperti Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah yang menolak fatwa tanah air dijajah, atau para ulama pesantren yang menggerakkan resolusi jihad. Mereka tidak mau bekerja sama dengan penjajah, meski tawaran jabatan menggiurkan. Itulah teladan nyata.
Maqashid syariah menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Berpihak kepada penjajah jelas merusak kelima hal ini: agama dilecehkan, jiwa terancam, harta dijarah, akal dikendalikan, keturunan tercederai. Maka hukumnya pasti haram.
Hari ini kita berhadapan dengan IMF, tekanan politik, kontrol media, dan budaya. Jika seorang muslim membantu program-program yang melanggengkan ketergantungan dan penindasan ekonomi, aku rasa itu termasuk bentuk berpihak kepada neo-penjajah. Kita harus cerdas.
Menolak kezaliman dengan cara yang bijak, memperkuat solidaritas, mendidik generasi, dan menggunakan jalur diplomasi yang tidak mengkhianati prinsip. Itulah sikap yang aku usahakan.
Tidak. Yang haram adalah mendukung ketidakadilan. Kerja sama dagang yang adil dan tidak merugikan umat diperbolehkan, bahkan dianjurkan.
Jika tidak ada pilihan dan pekerjaannya tidak membantu penindasan, ulama memberi kelonggaran. Tapi harus dicari jalan keluar segera.
Ya, jika bantuan itu signifikan memperkuat pendudukan atau dominasi politik dan merugikan kaum muslimin, maka termasuk dosa besar.
Ada perbedaan dalam rincian kasus, terutama terkait darurat atau tidak, namun prinsip haramnya dukungan terhadap penindasan disepakati.
Haram dan termasuk bentuk ketidakkonsistenan terhadap amanah yang sangat dikecam dalam Al-Qur'an dan hadis.
Jika program ekonomi itu memperbudak rakyat dan menghancurkan kemandirian, maka mendukungnya bisa masuk kategori haram.
Prinsip Penting yang aku rangkum:
1️⃣ Loyalitas utama hanya untuk Allah dan kaum mukminin.
2️⃣ Membantu kezaliman haram, meski sedikit.
3️⃣ Penjajahan modern tidak selalu militer, waspadai neo-kolonialisme.
4️⃣ Darurat punya batas, jadikan jalan keluar sementara.
5️⃣ Maqashid syariah adalah kompas utama.
6️⃣ Sejarah ulama adalah teladan dalam menolak kolaborasi.
7️⃣ Niat baik tidak menghalalkan cara yang mendukung penindasan.
Aku menarik benang merah: hukum islam tentang berpihak kepada penjajah pada dasarnya tegas melarang, karena termasuk mendukung ketidakadilan. Namun Islam juga memberi ruang untuk diplomasi dan kondisi darurat dengan syarat yang ketat. Kuncinya adalah niat, konteks, dan dampaknya terhadap umat. Semoga artikel ini membuat kita semakin bijak dan kokoh dalam memegang prinsip keadilan.