Pernah ngebayangin susahnya ngebangun rumah atau mulai proyek di negeri ini? Kalau ditanya apa kendala terbesarnya, mungkin banyak yang nebak harga material naik atau izin yang ribet. Tapi faktanya, masalah sesungguhnya baru kerasa pas kita naruh batu bata pertama. Siapa pelakunya? Macam-macam. Di mana kejadiannya? Hampir di semua sudut proyek lapangan di Indonesia.
Fenomena ini bukan rahasia lagi bagi para pelaku industri properti. Ada sebuah realitas pahit yang harus ditelan sehari-hari. Membangun sesuatu di negeri ini sering kali bukan hanya soal semen, bata, dan IMB, melainkan soal seberapa tangguh kita menghadapi "badai" manusia yang datang silih berganti minta potensi ketidaktransparanan.
"Kalau negara hanya hadir saat menarik pajak dan administrasi, tetapi membiarkan rakyat menghadapi sendiri pemalakan, gangguan, dan intimidasi di lapangan, lalu apa bedanya negara dengan tukang palak resmi berseragam pemerintah?" , Geisz Chalifah
Bagi kita yang pernah ngurusin proyek atau minimal renovasi rumah skala lumayan, kutipan di atas itu relate banget. Bikin senyum kecut. Pajak kita bayar tertib, tapi pas di lapangan, kita disuruh "bertarung" sendiri menghadapi premanisme.
Warna-Warni "Gangguan" di Lapangan 🚧
Dahulu, sebelum sistem IMB (sekarang PBG) menjadi online, urusan administrasi adalah labirin yang melelahkan. Namun, mengapa masalah justru sering muncul saat fondasi mulai digali? Di lapangan, pelakunya beragam, namun tujuannya seragam: Meras.
- Oknum Berseragam: Mulai dari level kelurahan hingga kecamatan, mereka datang bukan untuk mengayomi, melainkan memutar-mutar mencari kesalahan demi "jatah" yang tak ada di buku tarif resmi. Dalihnya cek izin, ujungnya minta uang bensin.
- Wartawan Bodong: Bermodal kartu pers dari media yang entah kapan terbitnya, atau sekadar blog gratisan, mereka datang untuk "konfirmasi" yang ujung-ujungnya adalah negosiasi amplop. Kalau tidak dikasih, ancamannya nulis berita miring.
- Akamsi (Anak Kampung Sini): Ini yang paling sering ditemui. Bermodal nama organisasi, ormas kedaerahan, atau sekadar bawa titel "putra daerah," mereka menuntut jatah bulanan dengan angka yang kadang membuat kita ingin tertawa saking tidak masuk akalnya. Belum lagi maksaan harus beli material dari tempat mereka dengan harga mark-up.
Strategi Bertahan: Sabar atau Lawan? 🥊
Lalu, bagaimana pengusaha atau pemilik proyek merespons ini? Sebagai pebisnis, kita sering kali dipaksa menjadi pragmatis. Jika mood sedang baik dan budget ada, uang rokok diberikan agar pekerjaan tidak terganggu. Fokusnya jelas: bangunan harus cepat jadi, cepat terjual, dan segera cari lahan baru. Waktu adalah uang.
Namun, ada kalanya harga diri harus ditegakkan. Menariknya, sistem di lapangan sering kali takluk bukan oleh aturan hukum yang berlaku, melainkan oleh koneksi.
Ada cerita tentang seorang mandor yang sudah eneg dipalak. Saat rombongan itu datang lagi, si mandor cukup menunjuk plang IMB berisi nama pemilik yang kebetulan tokoh/jenderal/pejabat yang dikenal luas. Seketika para oknum itu lari tunggang langgang sambil berbisik, "Bang, ampun, jangan bilang kami datang ke mari ya."
Ini adalah ironi besar dalam potret hukum kita: Sistem berjalan bukan karena hukum yang tegak, tapi karena siapa yang berdiri di belakang kita.
Paradox Kepemimpinan dan Agama 🕌
Kondisi carut-marut ini mengundang refleksi yang lebih dalam buat kita semua. Indonesia, dengan mayoritas Muslim yang taat, sering kali terjebak dalam formalitas ibadah tanpa menyentuh substansi etika publik di jalanan.
Ada pepatah yang mengatakan, "Jika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." Kanada atau negara-negara Skandinavia mungkin bukan negara dengan mayoritas Muslim, namun mereka menerapkan prinsip transparansi, keamanan, dan profesionalisme yang ironisnya jauh melampaui kita. Di sana, negara benar-benar hadir.
Sementara di sini? Nilai-nilai luhur seolah berhenti di pintu rumah ibadah. Begitu duduk di kursi kekuasaan atau punya sedikit pengaruh di jalan, banyak yang lupa pada peringatan Tuhan dalam QS As-Saff ayat 3: "(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Teriak anti korupsi di medsos, tapi di lapangan ikut memeras tetangga sendiri.
Warisan Mental: Dari Kerajaan hingga Kemerdekaan 📜
Jika kita menengok sejarah ke belakang, kapan sih sebenarnya mental palak ini bermula? Kenapa kok susah banget hilangnya? Nasib rakyat kecil seolah tak banyak berubah dari zaman ke zaman:
- Zaman Kerajaan: Pagi diperas upeti oleh kerajaan yang sah, malam harinya dirampok jagoan bayaran.
- Zaman Penjajahan: Sudah diperas secara ekonomi oleh kompeni, ditambah lagi diskriminasi rasial yang bikin mental makin ciut.
- Zaman Merdeka: Aromanya masih sama persis! Bedanya, yang memeras sekarang adalah saudara sebangsa sendiri yang berlindung di balik map lusuh dan stempel ormas.
Rakyat secara tidak sadar dididik dengan mental feodal, sementara oknum pejabatnya memelihara mental penghianat. Akibatnya, hukum rimba berlaku: yang kuat dan punya bekingan menang walau curang, sementara yang lemah harus selalu mengalah meski mereka benar.
Penutup: Mencari Solusi di Tengah Kekacauan 💡
Jadi, apakah Indonesia benar-benar negara hukum jika kesewenangan dan uang masih menjadi panglima?
Kenyataannya, Indonesia butuh lebih dari sekadar figur pemimpin idola; kita butuh sistem yang rigid, transparan, dan tidak memberi ruang bagi "populisme buta" serta korupsi sistemik. Selama negara hanya hadir garang saat menagih pajak namun mendadak "absen" saat rakyatnya diperas di lapangan, maka selama itulah kita akan terus hidup dalam bayang-bayang ketertinggalan.
Buat kamu yang lagi atau akan terjun berbisnis, memang butuh stok sabar yang panjang dan keahlian negosiasi ala warung kopi. Tapi bukan berarti kita rela terus diinjak dan dimanfaatkan. Ada waktunya kita ramah mengajak ngopi bareng, tapi ada waktunya juga kita pasang badan, tatap matanya, dan dengan tegas berkata: "Jangan salah pilih lawan." 👊