BSU, HR, dan Karyawan: Jangan Sampai Sesama Pekerja Saling Menyalahkan

Ada sesuatu yang terasa janggal ketika kita melihat bagaimana persoalan ketenagakerjaan dan bantuan pemerintah kadang justru membuat orang-orang yang seharusnya berada di sisi yang sama saling berhadapan.

Di satu sisi ada pengusaha, di sisi lain ada karyawan. Di tengah-tengahnya ada HR yang sering kali menjadi tempat bertanya, mengadu, bahkan meluapkan kekecewaan. Belum selesai satu persoalan, muncul lagi persoalan lainnya.

Kalau melihat situasinya dari obrolan warung kopi, rasanya ada satu pertanyaan sederhana: Ini sebenarnya kita sedang menghadapi masalah yang sama, atau memang sedang dibuat saling menyalahkan?

HR Cuma Mengurus Data, Kok Malah Ikut Disalahkan?

Ambil contoh persoalan Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Dalam proses pengumpulan data yang diceritakan sejumlah pekerja, nama-nama calon penerima sudah lebih dahulu tersedia. HR kemudian diminta melengkapi beberapa informasi administratif, seperti nomor rekening dan nomor telepon karyawan, sebelum data tersebut diunggah.

Sampai di sini, HR menjalankan tugas administratif. Mereka mengumpulkan informasi, melengkapi berkas, lalu meneruskan data sesuai prosedur yang diminta.

Namun, persoalan muncul ketika nama-nama yang sebelumnya dianggap memenuhi kriteria atau eligible ternyata tidak lagi muncul dalam daftar berikutnya.

Karyawan bertanya. HR kebingungan. Ada yang kecewa, ada yang curiga, bahkan ada yang mulai mempertanyakan apakah perusahaan benar-benar mengurus hak mereka.

HR diminta mengurus data, tetapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, HR pula yang harus berhadapan dengan kekecewaan karyawan.

Padahal, apakah HR memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akhirnya ditetapkan sebagai penerima BSU? Belum tentu. Pengumpulan dan pengunggahan data tidak otomatis berarti HR memiliki kendali atas keputusan akhir.

Inilah yang perlu dipahami. Ada perbedaan antara pihak yang membantu proses administrasi dan pihak yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi serta menetapkan penerima bantuan.

HR Juga Karyawan, Bukan Orang yang Hidup di Luar Sistem

Ada satu hal yang sering terlupakan ketika membicarakan HR. Mereka juga manusia, juga pekerja, dan juga memiliki kebutuhan hidup yang tidak jauh berbeda dari karyawan lainnya.

Bahkan, bukan tidak mungkin orang-orang HR yang mengumpulkan dan mengunggah data tersebut juga ikut mengajukan data dirinya sendiri. Mereka juga berharap mendapatkan bantuan yang sama. Mereka juga bisa mengalami nasib serupa ketika namanya ternyata tidak muncul dalam daftar berikutnya.

Bayangkan situasinya. Pagi sampai sore mengurus data karyawan, menjawab pertanyaan rekan kerja, memastikan dokumen lengkap, dan mengikuti instruksi administrasi. Setelah itu, ketika melakukan pengecekan terhadap data sendiri, ternyata namanya juga tidak ada.

Lalu siapa yang harus mereka salahkan?

HR bukan otomatis representasi dari seluruh keputusan pemerintah. Mereka juga bukan mesin yang bisa memastikan semua data yang dikirim pasti berujung pada pencairan.

Karena itu, rasanya kurang adil jika setiap persoalan administrasi bantuan langsung dibebankan kepada HR. Jangan sampai sesama pekerja justru saling mencurigai hanya karena proses yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.

Masalahnya Ada pada Ekspektasi yang Terlanjur Dibangun

Bagian paling menyedihkan dari persoalan ini sebenarnya bukan sekadar nama yang hilang dari daftar. Melainkan harapan yang telanjur dibangun.

Ketika seseorang mendapatkan informasi bahwa namanya masuk dalam daftar yang memenuhi kriteria, wajar jika ia mulai berharap.

Apalagi kalau kemudian diminta melengkapi nomor rekening, nomor telepon, atau melakukan pengkinian data tertentu. Secara psikologis, orang bisa menangkap proses tersebut sebagai tanda bahwa bantuan tinggal menunggu waktu.

Tidak sedikit orang yang kemudian meluangkan waktu mengurus rekening baru. Ada yang datang ke bank, mengisi formulir, menunggu proses pembukaan rekening, dan mengeluarkan tenaga untuk memenuhi persyaratan.

Semua itu dilakukan karena mereka percaya ada peluang mendapatkan bantuan.

Kemudian, ketika daftar berubah dan nama mereka tidak lagi ditemukan, tentu muncul kekecewaan.

Mungkin bagi sebagian orang ini hanya persoalan administrasi. Tetapi bagi pekerja yang sedang membutuhkan tambahan uang untuk kebutuhan rumah tangga, harapan yang gagal terwujud bisa terasa jauh lebih besar.

Rekening baru sudah telanjur dibuat. Harapan juga sudah telanjur dibangun. Lalu nama yang tadinya ada, tiba-tiba tidak ditemukan lagi.

Eligible Itu Belum Tentu Berarti Pasti Menerima

Di sinilah persoalan komunikasi kebijakan perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Dalam program bantuan, status memenuhi kriteria awal, masuk dalam daftar usulan, lolos verifikasi, dan ditetapkan sebagai penerima merupakan tahapan yang tidak selalu sama.

Seseorang bisa saja memenuhi persyaratan awal, tetapi masih harus melewati pemeriksaan data dan proses penetapan lebih lanjut. Artinya, status eligible tidak otomatis sama dengan kepastian menerima bantuan.

Masalahnya, apakah perbedaan status tersebut sudah dijelaskan dengan cukup terang kepada masyarakat?

Kalau masih calon penerima, sampaikan sebagai calon penerima. Kalau masih dalam proses verifikasi, sampaikan bahwa statusnya belum final. Kalau sudah ditetapkan, barulah masyarakat memperoleh kepastian berdasarkan keputusan resmi.

Jangan menggunakan komunikasi yang membuat orang merasa sudah pasti mendapatkan bantuan, sementara proses penetapan sebenarnya masih berjalan.

Pemerintah tentu memiliki kewenangan menentukan penerima berdasarkan persyaratan dan anggaran yang tersedia. Tidak semua orang bisa dijamin mendapatkan bantuan. Namun, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai status pengajuan mereka.

Kalau Nama Hilang, Harus Bertanya kepada Siapa?

Ini pertanyaan yang tidak kalah penting.

Ketika nama seseorang tidak lagi muncul, seharusnya tersedia mekanisme penjelasan yang mudah dipahami. Apakah data tidak cocok? Apakah ada persyaratan yang belum terpenuhi? Apakah masih dalam proses verifikasi? Atau memang tidak ditetapkan sebagai penerima?

Jangan biarkan orang hanya mendapatkan jawaban berupa nama yang sudah tidak ada dalam daftar, tanpa penjelasan mengapa hal itu terjadi.

HR juga sebaiknya tidak dipaksa menjawab sesuatu yang memang berada di luar kewenangannya. Perusahaan dapat membantu menjelaskan proses administrasi yang telah dilakukan, tetapi keputusan mengenai penerima bantuan harus dapat dijelaskan oleh instansi yang berwenang.

Dengan begitu, pertanyaan masyarakat bisa diarahkan kepada pihak yang memang memiliki akses dan kewenangan untuk memberikan jawaban.

Jangan Jadikan Sesama Pekerja sebagai Lawan

Ada ironi yang perlu kita renungkan.

Karyawan berharap mendapatkan bantuan. HR membantu mengurus data. Sebagian HR juga berharap mendapatkan bantuan yang sama. Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, keduanya justru bisa saling berhadapan.

Yang satu merasa haknya hilang. Yang lain merasa sudah menjalankan tugasnya. Keduanya sama-sama kecewa, tetapi tidak selalu mendapatkan penjelasan yang memadai.

Situasi seperti ini juga perlu menjadi pengingat ketika kita membicarakan regulasi ketenagakerjaan. Jangan sampai komunikasi kebijakan membuat hubungan antara pengusaha dan pekerja semakin dipenuhi kecurigaan.

Kritik terhadap kebijakan bukan berarti membela pengusaha. Mempertanyakan proses administrasi bukan berarti menyalahkan HR. Dan menyuarakan kekecewaan bukan berarti karyawan tidak memahami prosedur.

Kita boleh berbeda posisi dalam pekerjaan, tetapi jangan sampai kehilangan kesadaran bahwa HR dan karyawan sama-sama berada dalam dunia kerja yang sama.

Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Daftar, tetapi Kepastian Informasi

Pemerintah tentu berhak melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Itu hal yang wajar. Justru proses verifikasi diperlukan agar bantuan tidak salah diberikan.

Namun, transparansi harus menjadi bagian dari proses tersebut. Masyarakat perlu mengetahui perbedaan antara data usulan, calon penerima, penerima yang telah ditetapkan, dan penerima yang sudah mendapatkan pencairan.

Jika terjadi perubahan status, alasan perubahan itu sebaiknya dapat diketahui melalui kanal resmi. Jangan sampai perusahaan dan HR hanya menjadi tempat masyarakat mencari jawaban atas keputusan yang tidak mereka buat.

Bantuan pemerintah bersumber dari anggaran negara, bukan uang perusahaan. Karena itu, keputusan mengenai siapa yang berhak menerima, bagaimana verifikasi dilakukan, dan mengapa seseorang tidak ditetapkan sebagai penerima harus memiliki penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang.

Perusahaan boleh membantu memfasilitasi proses administrasi. HR boleh membantu karyawan memahami tahapan yang harus dilakukan. Tetapi jangan sampai keduanya dibebani tanggung jawab atas keputusan yang bukan kewenangannya.

Penutup: Lha, Piye Toh?

Pada akhirnya, persoalan BSU ini bukan semata-mata tentang siapa mendapatkan berapa rupiah. Ada persoalan komunikasi, transparansi, dan kepercayaan yang perlu dibenahi.

Jangan sampai karyawan merasa HR menghilangkan namanya. Jangan sampai HR merasa harus membela diri atas keputusan yang tidak dibuatnya. Jangan pula sampai pengusaha dan pekerja semakin jauh hanya karena proses kebijakan yang kurang jelas.

Kalau memang seseorang masih sebatas calon penerima, katakan demikian. Kalau masih menunggu verifikasi, jelaskan prosesnya. Kalau tidak lolos, berikan alasan yang bisa dipahami.

Sederhana, sebenarnya.

Tidak semua orang harus mendapatkan bantuan. Tetapi setiap orang berhak mendapatkan kejelasan mengenai statusnya.