
Jumlah profesor di Indonesia kisaran 6500 - 8000 orang. Tapi berapa profesor yang berani berbeda dengan kebijakan pemerintah? Ratusan ribu doktor dan dosen yang ada, berapa orang yang berani berbeda dengan kebijakan rektor dan rezim? Bisa dihitung dengan jari.
Dan berapa rektor di Perguruan Tinggi Islam, yang berani bersuara lantang ke Menteri Agama Nasaruddin Umar mengkritisi kebijakannya? Siapa yang berani bersuara ke Menag terkait rangkap jabatan jadi rektor? Sudah berapa kali jadi rektor? Empat atau lima kali berturut-turut? Memang PT Islam yang statusnya swasta fleksibel terkait jabatan rektor, tapi harusnya punya kesadaran diri, memberi ruang untuk orang lain menempati pos rektor.
Sebagian besar para profesor dan dosen menjauh dari kehidupan real. Menjauh dari anak-anak yatim dan dhuafa. Sebagian besar cuek bebek atas kehidupan warga. Ilmunya hanya di diktat-diktat bangku kuliah. Tuduhan Julien Benda di buku La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Intelektual) menjadi benar.
Fenomena keheningan massal di kalangan akademisi Indonesia. Dari ribuan profesor dan ratusan ribu doktor, hanya segelintir yang berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, rektor, atau ketidakadilan sosial. Keberanian berbeda pendapat seolah menjadi barang langka di kampus-kampus.
Yang dimaksud adalah kaum intelektual: profesor, doktor, dosen, bahkan rektor — terutama di lingkungan Perguruan Tinggi Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai amar makruf nahi munkar. Mereka yang memiliki akses pengetahuan luas namun memilih diam atau sekadar mengamini kebijakan penguasa.
Gejala ini sudah berlangsung lama, namun semakin terlihat dalam satu dekade terakhir ketika ruang kritis akademik kian menyempit. Di masa kepemimpinan kampus yang cenderung teknokratis dan birokratis, suara kritis kian jarang terdengar. Rektor yang berani mengkritik kementerian bahkan bisa dihitung jari.
Persoalan ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi negeri maupun swasta, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ironisnya, kampus yang seharusnya menjadi benteng terakhir nalar kritis justru sering menjadi tempat paling sunyi dari kritik terhadap kekuasaan.
Julien Benda dalam La Trahison des Clercs (1927) menuduh intelektual modern telah meninggalkan tugas utama mereka: membela keadilan dan kebenaran universal. Mereka justru menjadi pembela kepentingan politik praktis, nasionalisme sempit, atau kelas tertentu. Kini, menurut Benda, keadilan tunduk pada kepentingan kekuasaan duniawi, kebenaran direduksi menjadi alat pembenaran tindakan politik.
Di Indonesia, penyebabnya beragam: ketakutan kehilangan jabatan, kenyamanan zona aman akademik, ketergantungan pada anggaran pemerintah, atau sekadar mentalitas “asal bapak senang”. Banyak yang lebih memilih menulis jurnal bereputasi internasional ketimbang turun ke jalan membela rakyat kecil.
Pertama, perlu kesadaran kolektif bahwa intelektual bukan sekadar pemilik gelar, melainkan penjaga nurani publik. Kedua, keberanian moral harus dipupuk sejak dari ruang kuliah. Ketiga, reformasi tata kelola kampus agar tidak terlalu birokratis dan tunduk pada kepentingan politik. Terakhir, mendekatkan kembali kaum terdidik dengan realitas sosial, bukan hanya sibuk dengan publikasi dan proyek.
Jika para profesor, doktor, dan rektor terus memilih diam, maka ramalan Benda akan semakin nyata: kaum intelektual telah mengkhianati tugas sucinya. Sudah saatnya kampus kembali menjadi rumah bagi pemikiran kritis dan keberpihakan pada kaum lemah.
Wallahu a'lam bishshawab.