⚖️ Telaah Ketenagakerjaan & Dunia Kerja

PKWT Diputus, Dijeda Dua Bulan, Lalu Direkrut Ulang: Bolehkah?

Pertanyaan tentang karyawan PKWT yang akan diputus kontrak, dijeda, lalu masuk kembali dengan status PKWT baru sering muncul di ruang diskusi ketenagakerjaan. Artikel ini menelaah sisi legalitasnya, alasan di baliknya, sampai persoalan kompetensi yang membuat pekerja sulit keluar dari posisi tawar yang lemah.

Artikel dari Fakhrul Rijal • Telaah Regulasi & Diskusi Publik

Pertanyaan tentang nasib karyawan PKWT yang akan diputus kontraknya, dijeda dua bulan, lalu direkrut kembali dengan status kontrak baru, kerap muncul di ruang diskusi ketenagakerjaan. Di satu sisi, perusahaan ingin menjaga fleksibilitas operasional. Di sisi lain, pekerja dihadapkan pada ketidakpastian status dan masa kerja yang seolah tidak pernah berlanjut. Artikel ini merangkum pokok persoalan dari diskusi tersebut, melengkapinya dengan rujukan regulasi, dan menawarkan cara pandang yang lebih jernih.

Ilustrasi karyawan PKWT menghadapi jeda kontrak dan kebutuhan peningkatan kompetensi kerja
Persoalan PKWT bukan hanya soal kontrak, melainkan juga soal kompetensi dan daya tawar pekerja di pasar kerja.

Legalitas Jeda dalam PKWT: Rujukan Regulasi

Secara normatif, pembaruan PKWT memang dimungkinkan, tetapi tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Regulasi ketenagakerjaan mengenal konsep masa jeda sebelum PKWT baru dapat dibuat. Dalam praktik yang dirujuk banyak pihak, pembaruan PKWT hanya dapat dilakukan setelah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 hari sejak berakhirnya PKWT lama. Artinya, jeda dua bulan yang diinformasikan HRD secara formal tidak otomatis melanggar aturan—selama jeda tersebut benar-benar dijalankan dan tidak direkayasa untuk memutus kesinambungan masa kerja.

Namun, ada batasan yang lebih penting. Berdasarkan Pasal 6 PP No. 35 Tahun 2021, PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun, termasuk seluruh perpanjangannya. Jika perusahaan mempekerjakan pekerja melebihi batas maksimal tersebut untuk pekerjaan yang sama, maka demi hukum status hubungan kerja berubah menjadi PKWTT (pekerja tetap) sejak masa kontrak maksimalnya terlampaui.

Selain itu, PKWT hanya boleh digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak tetap—pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu, musiman, atau terkait produk baru. Untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus, sejak awal seharusnya tidak menggunakan sistem kontrak. Jika ketentuan ini dilanggar, misalnya PKWT dipakai untuk pekerjaan inti yang berlangsung bertahun-tahun, maka secara hukum PKWT dapat berubah menjadi PKWTT.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan “apakah hal ini bisa?” adalah: secara formal bisa, tetapi sangat bergantung pada jenis pekerjaan, total masa kerja, dan apakah jeda benar-benar dijalankan sebagai jeda—bukan sekadar formalitas untuk menghindari kewajiban hukum.

Alasan Perusahaan Menempuh Pola Putus–Jeda–Rekrut Ulang

Pola putus, jeda, lalu rekrut ulang biasanya lahir dari kebutuhan perusahaan untuk menghindari konsekuensi PKWTT, terutama kewajiban pesangon dan hak-hak pekerja tetap. Dalam diskusi tersebut, salah satu peserta menyebut posisi perusahaan sedang “di atas angin”. Ini adalah pengamatan yang jujur: ketika pekerja tidak memiliki daya tawar yang cukup, perusahaan cenderung memilih jalan yang paling menguntungkan secara operasional dan finansial.

Namun, pilihan perusahaan juga tidak sepenuhnya bebas nilai. Jika pola ini diterapkan secara sistematis untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap, perusahaan berisiko menghadapi tuntutan hukum di Pengadilan Hubungan Industrial dan sanksi administratif dari pengawas ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap PKWT memang menjadi salah satu tugas Dinas Ketenagakerjaan, meskipun efektivitasnya di lapangan masih menjadi catatan tersendiri.

Persoalan yang Lebih Dalam: Kompetensi dan Ketergantungan Pekerja

Diskusi kemudian berkembang ke arah yang lebih struktural. Salah satu peserta menyoroti bahwa pemerintah dinilai kurang berdaya upaya dalam meningkatkan kompetensi pekerja, sebagian karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, banyak pekerja hanya mengandalkan satu keahlian, menjadi sangat bergantung pada satu bidang, dan pada akhirnya tidak memiliki pilihan selain mengikuti aturan main perusahaan secara mutlak.

Ini adalah persoalan yang nyata. Ketika pekerja hanya memiliki satu keterampilan yang spesifik untuk satu perusahaan, mobilitas kerjanya menjadi rendah. Mereka ingin melamar ke tempat lain, tetapi kemampuan yang dimiliki terbatas dan dianggap hanya cocok untuk perusahaan lama. Di titik ini, persoalan PKWT bukan lagi sekadar soal kontrak, melainkan soal kerentanan struktural yang membuat pekerja sulit keluar dari posisi tawar yang lemah.

Peran Pemerintah: Antara Program yang Ada dan Tantangan Kontinuitas

Pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kompetensi pekerja. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya, menjalankan pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, dan berbagai program upskilling maupun reskilling di sektor-sektor prioritas. Program seperti Pelatihan Vokasi Nasional juga rutin dibuka, termasuk untuk kejuruan operator seperti operator forklift dan operator komputer.

Di tingkat daerah, Disnaker memiliki peran ganda: memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui Balai Latihan Kerja, sekaligus melakukan pengawasan agar perusahaan mematuhi hak-hak pekerja.

Namun, dalam diskusi tersebut muncul catatan penting: masalah utamanya bukan ketiadaan program, melainkan kontinuitas dan pemerataan. Salah satu peserta yang pernah terlibat sebagai trainer dan asesor menyebut bahwa program produktivitas dan sertifikasi vokasi sudah masif sejak pasca-Covid, tetapi pertanyaannya kembali ke seberapa intensif pemerintah pusat dan daerah menekankan kerja sama dengan perusahaan. Di kota besar dan kawasan industri, program mungkin berjalan; tetapi di daerah, implementasinya belum tentu merata.

Peserta lain menambahkan bahwa setiap wilayah memiliki isu dan prioritas yang berbeda, bahkan di lingkungan Disnaker sekalipun. Program dari pemerintah pusat bisa saja sampai, tetapi pelaksanaannya di daerah bisa berbeda-beda. Ini menjelaskan mengapa pengalaman pekerja di satu daerah tidak selalu sama dengan di daerah lain.

Inisiatif Pribadi: Faktor yang Tidak Bisa Diabaikan

Di tengah keterbatasan struktural, diskusi tersebut juga menyimpan satu pesan yang konstruktif. Salah satu peserta yang pernah memimpin tim menyatakan bahwa untuk level staf ke atas, ia selalu mendorong tim untuk terus belajar dan bertanya, “Siapa yang mau menggantikan saya?” Menurutnya, karir diawali dari niat karyawan itu sendiri, terlepas dari takdir dan faktor eksternal.

Ini bukan berarti menimpakan seluruh tanggung jawab pada pekerja. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa di ruang yang tidak bisa segera diubah, pekerja masih memiliki kendali atas keputusan untuk meningkatkan kapasitas diri. Pemerintah dan perusahaan punya kewajiban struktural, tetapi pekerja juga perlu membangun jalan keluar sendiri—setidaknya untuk tidak sepenuhnya bergantung pada satu perusahaan atau satu keterampilan.

Menutup Lingkaran: Langkah Konkret bagi Pekerja

Dari diskusi ini, setidaknya ada tiga hal yang bisa dijadikan pegangan oleh pekerja yang berada dalam situasi serupa.

Pertama, Pahami Posisi Hukum Anda

Jika Anda atau rekan Anda berada dalam situasi PKWT yang akan diputus dan direkrut ulang, periksa beberapa hal: jenis pekerjaan yang dilakukan (tetap atau temporer), total masa kerja, dan apakah jeda benar-benar dijalankan. Jika pekerjaan bersifat tetap dan total masa kerja sudah mendekati atau melewati batas lima tahun, ada dasar untuk mempertanyakan status hubungan kerja.

Kedua, Manfaatkan Program yang Tersedia—Tetapi Jangan Menunggu

Program pelatihan vokasi dari Ditjen Binalavotas dan Disnaker bisa menjadi jalur untuk menambah keterampilan, terutama jika pekerjaan Anda saat ini hanya mengandalkan satu keahlian teknis. Namun, karena kontinuitas dan jangkauan program belum merata, pekerja perlu aktif mencari informasi dan tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif pemerintah atau perusahaan.

Ketiga, Bangun Daya Tawar Secara Perlahan

Daya tawar tidak muncul dalam semalam. Ia dibangun dari kombinasi keterampilan yang lebih luas, pemahaman atas hak-hak dasar ketenagakerjaan, dan keberanian untuk bertanya atau berserikat. Dalam diskusi tersebut, semangat untuk terus belajar dan menyiapkan penerus adalah salah satu bentuk nyata dari strategi membangun daya tawar itu.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang PKWT yang diputus, dijeda, lalu direkrut ulang bukan hanya pertanyaan tentang legalitas. Ia adalah pintu masuk untuk melihat bagaimana hukum, kebijakan pemerintah, praktik perusahaan, dan pilihan pribadi pekerja saling bertaut. Memahaminya secara utuh adalah langkah pertama untuk mengambil keputusan yang lebih sadar—baik sebagai pekerja, sebagai perwakilan perusahaan, maupun sebagai bagian dari masyarakat yang peduli pada keadilan ketenagakerjaan.

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan diskusi dalam grup percakapan dan diperkaya dengan rujukan regulasi serta informasi program pemerintah yang relevan. Untuk kasus spesifik, konsultasi dengan ahli hukum ketenagakerjaan atau mediator hubungan industrial tetap disarankan.