Program MBG Bebani Guru: Fokus Mengajar Malah Urus Ompreng
Program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** yang mulai diimplementasikan secara bertahap di sekolah-sekolah belakangan ini ramai menjadi perbincangan. Tujuan awalnya memang sangat mulia dan patut diapresiasi, yakni memastikan asupan nutrisi peserta didik kita terpenuhi dengan baik. Namun, eksekusi di lapangan justru menuai banyak protes dari tenaga pendidik. Alih-alih bisa fokus mencerdaskan siswa, para guru kini merasa terjebak dalam pusaran tugas tambahan logistik yang dirasa sangat menguras tenaga.
Beban Logistik yang Menggerus Jam Mengajar
Salah satu keluhan paling masif yang disuarakan di berbagai forum guru adalah bagaimana program ini menyita waktu efektif proses belajar mengajar. Guru kelas kini dituntut untuk mengurus alur distribusi logistik dari awal hingga akhir. Mulai dari keharusan menurunkan ompreng makanan dari mobil pengantar, membagikannya ke meja masing-masing siswa, hingga menunggui mereka makan. Belum selesai sampai di situ, guru juga harus merapikan, membersihkan sisa makanan, dan mengikat kembali ompreng-ompreng kotor tersebut setiap hari.
Praktik lapangan ini tak pelak dipandang sebagai bentuk *outsourcing* pekerjaan secara sepihak kepada guru. Seharusnya, penanganan fisik dan distribusi makanan diserahkan sepenuhnya kepada petugas dapur atau staf khusus dari pihak penyelenggara SPPG, bukan dibebankan kepada pendidik yang sudah pusing memikirkan pembuatan modul ajar dan evaluasi siswa.
Tragedi Editor Video Dadakan di Malam Hari
Tugas guru ternyata tidak otomatis berhenti ketika bel pulang sekolah berbunyi. Demi memenuhi syarat pencairan dan administrasi program, mereka diwajibkan membuat video laporan dokumentasi harian yang merekam proses turun ompreng hingga siswa selesai makan. Beberapa guru, terutama tenaga honorer, mengaku terpaksa begadang memotong dan mengedit video menggunakan aplikasi *smartphone* seperti CapCut di malam hari.
Waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan mengurus keluarga malah tersita untuk menjadi kreator konten operasional. ~~Sistem pendidikan kita seharusnya memanusiakan guru~~ Fenomena ini seolah menunjukkan bahwa birokrasi lebih mementingkan laporan visual di atas kertas ketimbang kualitas pengajaran riil di dalam kelas.
Ironi Insentif: Janji Manis yang Sering Menguap
Jika beban kerja bertambah secara drastis, idealnya kesejahteraan pun ikut naik. Sayangnya, urusan honor atau insentif tambahan justru menjadi akar masalah baru yang penuh dengan ketidakjelasan. Awalnya, beredar kabar bahwa ada janji insentif minimal Rp100.000 per bulan yang dibayarkan mingguan berdasarkan perhitungan jumlah siswa dan hari aktif. Namun, bagaimana realitanya?
Banyak komentar dari tenaga pendidik menyebutkan bahwa nominal yang diterima jauh lebih kecil dari ekspektasi, bahkan ada yang tidak cair sama sekali. Masalah menjadi semakin runyam ketika honor tersebut *mandek* atau tertahan di tingkat kepala sekolah maupun yayasan. Kurangnya transparansi dalam perhitungan hari kerja membuat program ini terasa rawan manipulasi dan penyelewengan di tingkat bawah. Hanya oknum yang dekat dengan pimpinan yang sering kecipratan untung.
Ketidakadilan Ekstrem Terhadap Guru Honorer
Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib para guru honorer dalam skema program MBG ini. Mereka kerap menjadi sasaran empuk untuk disuruh mengerjakan tugas-tugas *"kotor"* tambahan ini. Di sisi lain, tidak sedikit laporan yang menyebutkan bahwa guru PNS yang secara resmi ditunjuk sebagai penanggung jawab justru jarang turun tangan untuk mengangkat ompreng.
Banyak guru honorer yang merasa posisinya sangat lemah untuk berani menolak. Mereka dihantui ketakutan akan diberhentikan atau digantikan karena tingginya angka sarjana pendidikan yang saat ini sedang menganggur. Eksploitasi terselubung semacam ini memicu sentimen sinis dari publik bahwa program ini secara tidak langsung merupakan pelecehan terhadap profesionalisme profesi guru.
Solusi Cerdas: Kembalikan Guru ke Fungsi Aslinya
Koordinasi yang buruk dari tingkat penyelenggara pusat hingga pelaksana sekolah memperparah kekacauan ini. Ketidakjelasan siapa yang sebenarnya wajib turun tangan membuat guru selalu menjadi tameng utama yang dikorbankan. Oleh karena itu, komunitas pendidikan menyuarakan beberapa tuntutan dan saran mendasar:
- Sebaiknya seluruh urusan teknis dan logistik makanan diserahkan kembali kepada petugas dapur SPPG, staf Tata Usaha (TU), *cleaning service*, atau dengan memberdayakan warga sekitar dan komite orang tua murid.
- Sistem penyaluran honor wajib dibuat transparan dan ditransfer langsung ke rekening pelaksana harian di lapangan tanpa melalui perantara birokrasi sekolah yang panjang.
- Hentikan tuntutan laporan video harian yang berlebihan dan kembalikan fokus sekolah sebagai lembaga pendidikan seutuhnya.
Kekecewaan luas yang tergambar di berbagai utas diskusi adalah alarm peringatan keras bagi para pembuat kebijakan. Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif yang luar biasa brilian untuk mengentaskan *stunting*, asalkan eksekusi operasionalnya tidak mengorbankan kesejahteraan mereka yang sedang berjuang di garda terdepan pendidikan kita.