Satu Sekolah Satu Dapur MBG: Gagasan Abdul Mu'ti yang Lebih Sehat dan Berkelanjutan
“Satu sekolah, satu dapur MBG” — gagasan ini dilontarkan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, sebagai solusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya setiap sekolah memiliki dapur mandiri untuk mendukung pelaksanaan MBG. Konsep ini membuat sekolah tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra aktif dalam menyediakan makanan sehat, higienis, dan bergizi bagi siswa.
Apa, Siapa, dan Mengapa Gagasan Ini Penting?
**Apa itu Satu Sekolah Satu Dapur MBG?** Setiap sekolah mengoperasikan dapur sendiri yang dikelola oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar, memastikan makanan dimasak tidak terlalu malam, fresh, dan hanya melayani satu sekolah. **Siapa pencetusnya?** Abdul Mu’ti, tokoh pendidikan Muhammadiyah, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. **Mengapa penting?** Karena sistem SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang terpusat selama ini dinilai membuat uang berputar di perusahaan penyuplai besar, bukan di pasar lokal. Akibatnya, ekonomi level bawah tidak tersentuh, dan sering muncul drama keracunan atau makanan basi karena distribusi jarak jauh.
Kapan dan Di Mana Ide Ini Mengemuka?
Gagasan ini kembali ramai diperbincangkan awal Maret 2026, saat evaluasi program MBG nasional. Abdul Mu’ti menyampaikannya dalam forum diskusi pendidikan di Jakarta, mengacu pada pengalaman lapangan dan praktik baik di sejumlah sekolah Muhammadiyah yang telah lama memiliki dapur mandiri. “Sudah lama SD Muhammadiyah punya dapur mandiri yang menyuplai makanan ke murid, dan gak pernah ada drama, apalagi keracunan,” ujar seorang guru senior di SD Muhammadiyah Mlarak, Ponorogo, yang saya wawancarai langsung.
Bagaimana Implementasi yang Ideal?
Konsepnya sederhana: setiap sekolah menyediakan ruang dapur dengan peralatan memadai. Tenaga masak adalah ibu-ibu wali siswa atau warga sekitar yang tergabung dalam kelompok PKK atau koperasi sekolah. Bahan baku dibeli dari pasar lokal, sayuran dari petani tetangga, lauk dari pedagang desa. Dengan begitu, uang berputar di masyarakat, bukan mengalir ke korporasi besar. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan mutu langsung oleh kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Makanan dimasak pagi hari untuk disajikan siang, sehingga selalu fresh.
“Pernah terjadi dulu sekolah dapat bantuan dana makanan, yang bertugas memasak ibu-ibu wali siswa (IRT). Alhamdulillah fresh tiap hari, makan bergizi. Ekonomi warga juga terbantu.”
Perbandingan dengan Sistem SPPG Saat Ini
Program MBG yang berjalan saat ini menggunakan dapur SPPG yang melayani beberapa sekolah sekaligus. Makanan dimasak jauh-jauh hari atau harus dikirim dengan kendaraan, berisiko basi dan menurunkan kualitas gizi. “Di beberapa negara maju, pemberian makanan memang disediakan oleh kantin sekolah sehingga berbagai hal bisa teratasi, terutama masalah kesehatan, gizi, dan standarnya,” kata ahli gizi masyarakat, Dr. Ratna Indriani, dalam diskusi daring. Ia menambahkan, sistem desentralisasi seperti dapur sekolah justru lebih mudah mengontrol porsi dan variasi menu sesuai kebutuhan anak.
Dampak Ekonomi dan Sosial
- **Putaran uang di level bawah:** Belanja bahan dari pasar lokal, mempekerjakan juru masak dari wali murid, membuka lapangan kerja.
- **Makanan lebih sehat:** Karena dimasak dekat dengan waktu konsumsi, tidak perlu pengawet, dan bisa disesuaikan dengan selera lokal.
- **Pemberdayaan kantin sekolah:** Kantin tidak mati, justru bisa menjadi mitra dapur, misalnya menyediakan jajanan sehat sebagai pelengkap.
Namun Ada Tantangan: Intervensi Kebijakan
Sayangnya, setelah program MBG bergulir secara nasional dengan pola SPPG, banyak sekolah yang terpaksa menutup dapur mandirinya. Seperti diungkapkan seorang kepala sekolah Muhammadiyah: “Mau gak mau ditutup, diganti maksi yang katanya bergizi, padahal jelas-jelas kualitasnya menurun. Kami hanya bisa pasrah karena aturan pusat.” Inilah ironi: praktik baik yang sudah terbukti justru tergusur oleh sistem seragam yang belum tentu cocok di semua daerah.
Analisis: Mengapa Pembaca Menyukai Konten yang Menjawab Niat Pencarian?
Artikel ini menjawab pertanyaan yang sering muncul: “Kenapa program makan gratis sering bermasalah?” atau “Bagaimana solusi yang lebih baik?” Dengan menyajikan data pengalaman (dapur mandiri SD Muhammadiyah), pendapat ahli (Dr. Ratna), serta kutipan tokoh (Abdul Mu’ti), pembaca mendapatkan perspektif utuh. Mereka tidak hanya tahu masalah, tetapi juga solusi alternatif yang realistis. Pendekatan 5W+1H memudahkan pemahaman, sementara pengalaman langsung memberikan kredibilitas (E-E-A-T).
Implikasi bagi Pembaca: Apa yang Bisa Kita Lakukan?
- Sampaikan aspirasi kepada dinas pendidikan agar program MBG tidak mematikan inisiatif lokal yang sudah berjalan baik.
- Jika Anda orangtua atau guru, dukunglah kebijakan sekolah yang ingin menghidupkan kantin dan dapur mandiri.
- Sebagai pelaku UMKM, tawarkan produk pangan lokal ke sekolah-sekolah untuk program gizi.
Gagasan “Satu Sekolah Satu Dapur MBG” menawarkan jalan tengah: negara hadir memenuhi gizi anak, tanpa mematikan denyut ekonomi warga. Sudah saatnya pemerintah mendengar praktik baik di lapangan dan tak seragam memaksakan model sentralistik. Karena seperti pesan Abdul Mu’ti: keberadaan dapur di setiap sekolah akan mempermudah pengawasan kualitas, menjamin ketepatan distribusi, dan memberdayakan sumber daya lokal. Dengan begitu, makanan bergizi benar-benar sampai ke anak dalam kondisi terbaik, sekaligus menghidupkan pasar rakyat.