Sebenarnya Indonesia Dijajah VOC atau Pemerintah Hindia Belanda?

Perbedaan paling mendasar terletak pada identitas lembaganya. VOC adalah perusahaan dagang, sedangkan Hindia Belanda adalah pemerintahan kolonial. Keduanya sama-sama melakukan dominasi, eksploitasi, dan kekerasan struktural, tetapi mesin yang bekerja di baliknya berbeda.

VOC: perusahaan dagang yang punya “rasa negara”

VOC bukan negara, tetapi ia diberi kewenangan yang sangat luas. Ia dapat membuat perjanjian, membangun benteng, mengangkat pejabat, memiliki pasukan, bahkan berperang. Dalam praktiknya, VOC bukan sekadar pedagang yang datang membawa timbangan dan buku catatan. Ia adalah korporasi dagang bersenjata yang mengubah perdagangan menjadi alat kekuasaan.

Motif utamanya adalah monopoli. Komoditas seperti pala, cengkih, lada, dan rempah lain memiliki nilai tinggi di pasar Eropa. Untuk mengamankan keuntungan, VOC berusaha mengendalikan produksi, jalur distribusi, harga, dan hubungan politik lokal. Cara yang digunakan tidak selalu berupa pendudukan langsung. Sering kali VOC bermain melalui kontrak dagang, tekanan militer, penguasaan pelabuhan, serta taktik devide et impera atau adu kepentingan antarkekuatan lokal.

Hindia Belanda: kolonialisme negara yang lebih birokratis

Setelah VOC bangkrut, seluruh aset, utang, dan jaringan kekuasaannya diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda pada 1 Januari 1800. Dari sini, bentuk kolonialisme berubah lebih formal. Nusantara tidak lagi sekadar diperlakukan sebagai wilayah konsesi dagang perusahaan, tetapi mulai disusun sebagai koloni teritorial yang diatur oleh negara.

Dalam masa Hindia Belanda, eksploitasi menjadi lebih sistematis. Ada struktur pemerintahan, regulasi tanah, pajak, kerja paksa, kebijakan tanam paksa, administrasi wilayah, aparat hukum, dan pendidikan kolonial yang bertingkat. Dengan kata lain, jika VOC adalah mesin monopoli dagang, Hindia Belanda adalah mesin pemerintahan kolonial. Sama-sama menekan, tetapi perangkatnya berbeda. Yang satu seperti perusahaan raksasa dengan pedang; yang satu lagi seperti negara administratif dengan stempel, pajak, dan pasukan.

Narasi bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun sudah sangat populer. Ia muncul di pidato, buku pelajaran, percakapan publik, bahkan kadang menjadi kalimat sakti untuk menggambarkan panjangnya penderitaan bangsa. Namun, popularitas sebuah narasi tidak otomatis membuatnya presisi secara sejarah.

Kajian sejarawan modern, termasuk pendekatan hukum internasional yang dikenal melalui karya G.J. Resink dalam Indonesia's History Between the Myths (1968), menunjukkan bahwa kekuasaan Belanda atas Nusantara tidak pernah terjadi serentak sejak abad ke-17. Banyak wilayah masih memiliki kedaulatan politik, perjanjian, dan relasi hukum yang tidak bisa begitu saja disebut tunduk total kepada Belanda sejak kedatangan awal pedagang Eropa.

Angka 350 tahun lahir dari retorika politik

Salah satu akar narasi panjang kolonial itu sering dikaitkan dengan pernyataan Bonifacius Cornelis de Jonge, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada dekade 1930-an. Ia pernah menyombongkan bahwa Belanda sudah berada di wilayah ini selama ratusan tahun dan akan tetap bertahan lebih lama lagi. Kalimat semacam itu berfungsi sebagai unjuk kuasa kolonial: membuat penjajahan terlihat tua, mapan, dan seolah tidak bisa diganggu.

Setelah Indonesia merdeka, retorika panjangnya penjajahan juga dipakai dalam arah yang berbeda. Soekarno dan para pemimpin republik membutuhkan bahasa yang mampu menyatukan rakyat yang baru merdeka. Dalam konteks revolusi, narasi “350 tahun dijajah” menjadi bahan bakar nasionalisme. Ia efektif sebagai pidato politik, tetapi efektivitas retoris tidak sama dengan ketepatan kronologi.

Masalahnya bukan apakah kolonialisme itu berat atau ringan. Kolonialisme jelas meninggalkan luka besar. Masalahnya adalah apakah angka 350 tahun bisa dipakai sebagai penjelasan sejarah yang presisi untuk seluruh wilayah Indonesia. Jawabannya: tidak sesederhana itu.

Salah hitung dari 1596 ke 1945

Angka 350 tahun biasanya dihitung dari kedatangan Cornelis de Houtman di Banten pada 1596 hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 1945. Secara aritmetika, pengurangan itu memang menghasilkan angka yang mendekati 350. Tetapi secara sejarah, cara hitungnya bermasalah.

Pada 1596, rombongan Belanda datang sebagai ekspedisi dagang, bukan sebagai pemerintahan kolonial yang langsung menguasai seluruh Nusantara. Mereka berinteraksi dengan penguasa lokal, melakukan negosiasi, berdagang, dan kadang terlibat konflik. Namun kehadiran awal itu belum bisa disamakan dengan penjajahan penuh atas wilayah yang sekarang disebut Indonesia.

Kesalahan utamanya adalah menyamakan kedatangan orang Belanda dengan berdirinya kekuasaan kolonial atas seluruh Nusantara. Itu seperti melihat orang membuka lapak di satu pelabuhan, lalu langsung dianggap menguasai seluruh kepulauan. Ya, agak lompat jauh juga logikanya.

Nusantara pada abad ke-17 bukan satu negara tunggal. Ia terdiri dari banyak kerajaan, kesultanan, komunitas politik, wilayah adat, pelabuhan dagang, dan pusat kekuasaan lokal. Karena itu, tidak mungkin seluruh kawasan langsung tunduk pada satu kekuatan asing hanya karena satu ekspedisi dagang tiba di Banten.

Belanda membutuhkan waktu sangat panjang untuk menundukkan berbagai wilayah. Bahkan pada awal abad ke-20, beberapa daerah masih baru benar-benar masuk ke dalam kendali kolonial secara penuh. Ini menunjukkan bahwa kolonialisme di Nusantara bergerak bertahap, tidak rata, dan penuh perlawanan.

Aceh, Bone, dan Klungkung sebagai contoh penting

Kesultanan Aceh adalah salah satu contoh paling kuat. Aceh tidak langsung tunduk pada Belanda sejak abad ke-17. Perang Aceh berlangsung lama, keras, dan menguras sumber daya kolonial. Dalam banyak pembacaan sejarah, Aceh baru dapat dipaksa masuk ke dalam kendali kolonial secara lebih penuh pada awal abad ke-20, sekitar 1903.

Di Sulawesi, Kerajaan Bone juga tidak bisa begitu saja dianggap sudah dijajah total sejak VOC datang. Bone memiliki tradisi politik sendiri dan baru jatuh ke dalam tekanan kolonial secara menentukan pada sekitar 1905. Sementara di Bali, Klungkung baru dikuasai setelah tragedi Perang Puputan pada 1908.

Jika memakai pendekatan yang sangat ketat, yakni menghitung sejak wilayah-wilayah besar terakhir masuk ke dalam kendali kolonial hingga Jepang mengambil alih pada 1942, maka masa dominasi Belanda atas wilayah komparatif yang mendekati Indonesia modern jauh lebih pendek daripada 350 tahun. Dalam kerangka ini, angka yang sering disebut adalah sekitar 30 sampai 40 tahun. Tentu angka ini bukan untuk menghapus masa kekerasan sebelumnya, melainkan untuk menunjukkan bahwa kontrol kolonial penuh tidak terjadi sejak hari pertama kedatangan Belanda.

Indonesia belum menjadi entitas politik pada abad ke-17

Hal lain yang sering dilupakan: pada abad ke-17, belum ada negara bernama Indonesia. Nama, identitas politik, batas wilayah, dan gagasan kebangsaan Indonesia modern baru terbentuk jauh kemudian melalui proses panjang. Pada masa VOC, wilayah Nusantara berisi banyak entitas berdaulat dengan kepentingan, konflik, dan strategi masing-masing.

Karena itu, mengatakan “Indonesia dijajah sejak 1596” mengandung masalah anakronisme, yaitu membaca masa lalu dengan kategori politik masa kini. Yang dijajah, ditekan, atau dipaksa bekerja sama saat itu adalah kerajaan-kerajaan, pelabuhan, komunitas lokal, dan wilayah tertentu secara bertahap. Indonesia sebagai republik belum ada. Ini bukan debat kecil-kecilan tentang istilah; ini menyangkut cara kita memahami subjek sejarah.

Jawaban paling jujur adalah: keduanya, tetapi tidak dalam bentuk yang sama. VOC menjalankan dominasi bermotif dagang sejak 1602 sampai 1800. Pemerintah Hindia Belanda menjalankan kolonialisme negara sejak 1800 sampai 1942. Keduanya merupakan bagian dari sejarah kolonial Belanda di Nusantara, namun tidak bisa dipukul rata seolah-olah satu entitas yang sama selama tiga setengah abad.

VOC mengejar laba perusahaan. Hindia Belanda mengatur wilayah sebagai koloni negara. VOC mengunci rempah dan jalur dagang. Hindia Belanda membangun birokrasi, pajak, infrastruktur, pendidikan kolonial, dan sistem hukum yang menempatkan penduduk lokal dalam struktur yang timpang. Pada satu sisi ada pedagang bersenjata; pada sisi lain ada negara kolonial yang bekerja melalui administrasi.

Mengapa pelurusan ini penting?

Membaca ulang mitos 350 tahun bukan berarti mengecilkan penderitaan rakyat Nusantara. Justru sebaliknya, pelurusan ini membuat sejarah perlawanan daerah tampak lebih hidup. Kita bisa melihat bahwa banyak wilayah tidak pasrah begitu saja. Mereka bernegosiasi, melawan, bertahan, kalah, bangkit, dan kadang mengambil strategi politik yang rumit.

Sejarah yang terlalu disederhanakan sering membuat bangsa terlihat hanya sebagai korban pasif. Padahal kenyataannya lebih kompleks. Ada perlawanan Aceh, perang di Bali, dinamika Sulawesi, perlawanan petani, gerakan ulama, strategi bangsawan lokal, dan perubahan sosial yang terjadi di banyak lapisan masyarakat. Kalau semuanya diringkas menjadi “350 tahun dijajah”, banyak detail penting ikut terlipat rapi seperti baju di lemari. Kelihatan bersih, tapi isinya tidak kelihatan.

Pelajaran untuk cara membaca sejarah hari ini

Hari ini, pelajaran sejarah sebaiknya tidak berhenti pada hafalan tanggal. Tanggal penting, tetapi makna di balik tanggal jauh lebih penting. Kita perlu memahami siapa aktornya, apa kepentingannya, bagaimana mekanisme kuasanya, wilayah mana yang terdampak, dan mengapa sebuah narasi bisa bertahan sangat lama di kepala publik.

Dengan cara baca semacam ini, sejarah kolonial tidak hanya menjadi kisah tentang penjajah dan yang dijajah. Ia juga menjadi pelajaran tentang ekonomi, hukum, propaganda, memori kolektif, pendidikan, dan cara bangsa menyusun identitasnya sendiri. Dari sinilah kita bisa lebih adil terhadap masa lalu: tidak menutupi luka, tetapi juga tidak malas memeriksa detail.