Pendahuluan: Ketika Kebijakan Publik Kehilangan Arah
Akhir-akhir ini kita sering denger kabar moratorium rekrutmen ASN. Katanya karena anggaran lagi hemat-hematnya. Tapi kok di sisi lain malah ada program baru gede-gedean kayak MBG (Makanan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)? Nah, yang membuat garuk-garuk kepala, pelaksanaannya amburadul. Sampai-sampai hampir 30.000 anak keracunan, dapur MBG bagiin kelapa butiran, nanas utuh, lele mentah, astaga. Sementara KDMP masih berupa bangunan kosong di pedalaman, tapi truk buat koperasi udah keburu dibagikan.
Di tengah kisruh itu, 32.000 SPPI (Sarjana Penggerak Perekonomian Indonesia) yang ditempatkan di MBG malah diangkat jadi PPPK. Kementerian Pertahanan juga kabarnya bakal rekrut 30.000 SPPI lagi. Coba kita bandingin sama swasta: Alfamart, Indomart, bank swasta, mereka lebih milih kontrak dengan performa tinggi. Kalau tidak memenuhi, ya tidak diperpanjang. Nah, kok pemerintah beda? Yuk kita bedah pakai rumus 5W+1H, bahasa santai tapi dalem.
1. Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Moratorium ASN: Beberapa kali pemerintah ngelock rekrutmen ASN karena alasan efisiensi. Dampaknya, di banyak daerah gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) malah telat atau bahkan nutidak. Miris, kan? Padahal mereka sudah bekerja.
MBG (Makanan Bergizi Gratis): Program andalan yang katanya mau perbaiki gizi anak, tapi realitanya malah bikin anak sakit. Sampaikan ulang dengan bahasa netral dan berbasis data, misalnya: Ribuan kasus keracunan, menu makanan seenaknya, bahkan ada yang bagiin donat berpengawet, lele mentah, tahu mentah. Anggaran membengkak, tapi quality control-nya nol besar.
KDMP (Koperasi Desa Merah Putih): Bangunan cuma jadi monumen di lokasi terpencil. Di beberapa kabupaten, truk untuk koperasi sudah dibagikan, tapi koperasinya sendiri belum jelas bentuknya. Sementara itu, para pengelola (SPPI) sudah diangkat jadi ASN/PPPK. Ada yang aneh?
2. Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan?
Yang diuntungkan sementara ya mungkin para SPPI yang langsung dapat status ASN. Tapi jangka panjang? Sampaikan ulang dengan bahasa netral dan berbasis data, misalnya: Masyarakat dan anak-anak jadi korban (keracunan, gizi buruk). Daerah dengan fiskal lemah makin tercekik karena harus bayar gaji PPPK yang programnya belum tentu lanjut. Bandingkan dengan swasta: Alfamart, Indomart, bank swasta, mereka pakai kontrak, kalau gak perform ya sorry, gak diperpanjang. Hasilnya? Perusahaan efisien, karyawan termotivasi. Kok pemerintah susah banget ngelakuin hal serupa?
3. Kapan dan di Mana Masalah Ini Muncul?
Isu ini lagi panas-panasnya tahun 2026, tapi akarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya. Lokasi tersebar dari Sabang sampai Merauke, terutama daerah dengan PAD rendah. Misalnya di NTT, Maluku, sebagian Sulawesi, di sana gaji PPPK sering telat. Program MBG juga beroperasi nasional, jadi anak-anak di berbagai daerah ikut merasakan dampak buruknya.
4. Mengapa Program Ini Dipaksakan?
Pertanyaan bagus! Dari kacamata manajemen dan fiskal, program MBG sama KDMP ini mustahil (iya, mustahil!) berhasil. Coba hitung: anggaran MBG mencapai Rp1.780 triliun untuk 5 tahun. Angka gila buat sekadar bagi-bagi makanan yang berpotensi jadi limbah. Belum lagi, setelah Prabowo berhenti melalui mekanisme konstitusional, presiden mana yang mau nerusin program rugi segitu? Pasti dihentikan. KDMP juga bakal jadi koperasi merugi terus-terusan. Sampaikan ulang dengan bahasa netral dan berbasis data, misalnya: Alhasil, dalam dua tahun infrastruktur desa bisa hancur karena dananya tersedot, birokasi morat-marit.
Lalu, apa sanksi buat SPPI yang sudah di-ASN-kan tapi dapurnya membuat anak keracunan? Dalam logika normal, mereka harus dievaluasi bahkan diberhentikan sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi karena status ASN, prosesnya ruwet. Makanya lebih baik mereka tidak perlu di-ASN-kan. Cukup kontrak kayak pendamping desa jaman SBY. Kalau program berhenti, ya kontrak selesai, tidak jadi beban abadi.
5. Bagaimana Seharusnya? Belajar dari Swasta dan Masa Lalu
Lihat IKN (yang sekarang tidak diprioritaskan), Hambalang, KUD Orba, semua jadi monumen kegagalan dan utang. Sekarang kita mau nambah lagi: bangunan KDMP mangkrak + puluhan ribu ASN non-job dengan beban puluhan triliun per tahun? Solusi sederhana: ikuti cara swasta, rekrut kontrak berbasis kinerja, jangan langsung ASN. Program harus diuji coba dulu (pilot project) sebelum diperbesar. Dan kalau terbukti gagal, berhentikan tanpa harus memelihara pegawai tetap.
Untuk MBG, lebih baik dananya dipakai perbaiki infrastruktur, layanan dasar, atau beri makan anak lewat program yang sudah terbukti seperti PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang dikelola puskesmas. Untuk KDMP, urungkan dulu, evaluasi total. Jangan sampai kita mengulang sejarah kelam kebijakan setengah matang.
Intinya: negara bukan perusahaan, tapi kalau soal mengelola uang rakyat, harus lebih disiplin dari swasta. Jangan sampai program muluk jadi beban anak cucu.