Guru vs Petugas MBG: “Saya Guru, Bukan Pembantu yang Disuruh-suruh!”
📌 Outline 5W+1H – Konflik Guru vs Petugas MBG
Seorang guru (kemungkinan honorer) ditegur petugas pengantar MBG agar membersihkan sisa makanan, menyusun, dan mengikat wadah ompreng. Guru menolak karena merasa itu bukan tugasnya, tidak ada SK, dan tidak dibayar. Petugas mengeluh ke wakil kepala bahwa guru sombong. Guru membiarkan wadah berantakan sebagai bentuk protes.
Guru (narator, seorang perempuan, bisa jadi guru honorer dengan beban kerja berat), petugas MBG (pengantar makanan yang mungkin memiliki target banyak sekolah), dan wakil kepala sekolah (mediator). Juga tersirat para siswa penerima MBG.
Hari Sabtu (kejadian utama) dan Senin (saat wakil kepala mengklarifikasi). Konteks waktu: program MBG sedang berjalan di sekolah tersebut.
Di sebuah sekolah di Indonesia (tidak disebut spesifik, bisa SD, SMP, atau SMA). Program MBG adalah program nasional.
Karena guru tidak memiliki surat tugas (SK) untuk pekerjaan kebersihan, tidak mendapat upah tambahan, dan merasa profesinya sebagai pendidik tidak seharusnya disuruh-suruh seperti asisten pribadi. Juga karena guru sudah lelah dengan beban intelektual yang tidak dihargai. Petugas MBG sendiri digaji untuk tugas tersebut, sementara guru hanya mendapat capek tanpa SK.
Insiden ini menunjukkan rendahnya penghargaan terhadap profesi guru di Indonesia. Guru dianggap bisa mengerjakan apa saja tanpa kompensasi. Petugas MBG dengan mudah melabeli guru "sombong" padahal guru hanya menuntut kejelasan tugas dan hak. Ini mencerminkan budaya feodal dan ketidakadilan sistemik.
Inti: Kisah ini bukan sekadar masalah wadah makanan. Ini adalah simbol dari bagaimana tenaga pendidik terus-menerus dibebani tugas di luar tanggung jawabnya, tanpa imbalan, lalu dicap "sombong" ketika berani bersuara. Intelektualitas dan profesi guru tak pernah benar-benar dihargai.
Kisah dari si guru (ditulis ulang dengan izin):
"Hari sabtu yang lalu saya sempat tersinggung kepada petugas pengantar MBG ke sekolah kami. Setelah antar MBG si Bapak ngomong, 'Bu, nanti kalau siswa udah selesai makan omprengnya dibersihkan sisa-sisa makanan terus disusun dan diikat rapinya, Bu.' Saya kaget,. Mau marah tapi tidak enak juga. Saya bilang, 'Berani bayar berapa? Apa ini tugas saya ya? Ada SK nya? Siapa yang mengeluarkan SK nya?' Dengan senyum sok manis tapi mata tajam 😁
Terus si Bapak ngomong, 'Biar kami tidak repot lagi lho, Bu, soalnya masih banyak sekolah lain takut tidak sempat.' Saya jawab, 'Lho, itu urusan situ lah ya, bukan urusan saya. Terserah anda mau bagi waktunya gimana. Harusnya bagikan MBG ke siswa ini juga tugas anda semua, bukan tugas sekolah atau guru kayak saya. Enak saja anda semua dapat gaji, kami cuma dapat capek, tidak ada SK nya juga, tidak dapat upah, eh disuruh-suruh lagi sama Anda. Menurut anda pantas tidak?'
Terus petugasnya diam aja dan pergi. Beneran ompreng saya biarkan aja. Padahal biasanya kalau saya piket juga saya susun sesuai jumlah. Tapi kalau disuruh saya jadi murka gitu.
Terus hari Senin kemarin saya ditanya sama wakil kepala ada apa sama petugas MBG, karena kata petugas MBG nya saya guru yang sombong banget 😂😂
Dikiranya pekerjaan otak itu tidak melelahkan. Justru banyak case itu memicu orang makan lebih banyak. Kasian bener intelektualitas memang tak dihargai di Indonesia."
Mengapa Guru Murka? Bukan Soal Malas, Tapi Soal Harga Diri
Banyak orang awam mungkin berpikir: "Ah, cuma membereskan wadah makanan, masa tidak mau sih?" Tapi masalahnya bukan pada berat-ringannya pekerjaan. Masalahnya adalah ketiadaan kejelasan peran, ketiadaan upah, dan nada memerintah. Guru sudah memiliki beban kerja luar biasa: mengajar, membuat RPP, mengoreksi tugas, menangani orang tua murid, mengikuti pelatihan, dan seringkali menjadi wali kelas yang harus mengurus puluhan karakter anak. Belum lagi jika guru tersebut berstatus honorer dengan gaji UMR saja tidak sampai, bahkan ada yang Rp400.000 per bulan. Lalu datanglah petugas MBG yang jelas-jelas digaji (entah oleh pemerintah atau vendor) menyuruh-nyuruh seperti atasan. Ini bukan sekadar "tolong", tapi perintah yang menganggap guru sebagai pembantu.
"Ada SK Tidak?" – Pertanyaan yang Mengguncang Mentalitas Feodal
Pertanyaan guru tersebut sangat fundamental: "Ada SK nya? Siapa yang mengeluarkan SK nya?" Di birokrasi Indonesia, SK (Surat Keputusan) adalah dasar hukum seseorang menjalankan tugas. Tanpa SK, secara formal tidak ada kewajiban. Petugas MBG mungkin terbiasa dengan budaya di sekolah-sekolah lain di mana guru-guru takut dan rela melakukan apa saja karena takut dibilang "tidak kooperatif". Namun guru ini berani melawan. Ia menunjukkan bahwa profesi guru bukanlah profesi serba bisa yang bisa diperintah semena-mena. Jika memang membersihkan ompreng adalah bagian dari program MBG, maka harus ada SK penugasan dan honorarium. Jika tidak, itu adalah bentuk pembebanan biaya dan tenaga kepada pihak sekolah tanpa dasar hukum.
"Anda Dapat Gaji, Kami Cuma Dapat Capek" – Inti Ketidakadilan
Kalimat ini sangat menusuk. Petugas MBG menerima upah dari kontrak kerja mereka. Mereka memiliki target jumlah sekolah yang harus dilayani. Sementara guru — terutama honorer — seringkali tidak menerima upah yang layak. Banyak guru honorer di Indonesia masih digaji di bawah UMR, bahkan di bawah garis kemiskinan. Mereka sudah capek secara fisik dan mental, lalu masih disuruh-suruh oleh pihak luar yang justru digaji. Ini seperti mempekerjakan orang gratis. Guru tersebut dengan tegas mengatakan: "Urusan anda (petugas) mengatur waktu, jangan dibebankan ke saya." Sikap ini sebenarnya sangat rasional dan berani. Namun petugas justru balik melabeli "sombong". Padahal yang sombong adalah mereka yang seenaknya memerintah tanpa memberi kompensasi.
Label "Sombong" sebagai Alat Kontrol Sosial
Ketika guru berani menolak, ia langsung dicap "sombong". Ini adalah mekanisme sosial yang klasik: setiap orang yang menuntut haknya, yang tidak mau diinjak, akan diberi stempel negatif agar orang lain takut meniru. Bayangkan jika semua guru berani seperti ini, maka petugas MBG tidak akan bisa seenaknya melepas tanggung jawab. Sistem akan dipaksa berbenah. Karena itu, si petugas melapor ke wakil kepala, berharap guru tersebut mendapat teguran atau setidaknya rasa malu. Namun guru kita tidak gentar. Ia malah menceritakan kejadian ini dengan gaya santai dan lucu, menunjukkan bahwa ia sadar akan haknya.
Program MBG: Niat Mulia, Eksekusi Sembarangan
Program Makanan Bergizi Gratis adalah program yang baik untuk mengatasi stunting dan kelaparan anak sekolah. Namun pelaksanaan di lapangan seringkali kacau. Petugas pengantar seringkali tidak terlatih, tidak memiliki SOP yang jelas tentang pembagian tugas dengan pihak sekolah. Akibatnya, semua pekerjaan "fisik" (membersihkan, menyortir, membuang tidak layak) dilimpahkan ke guru dan siswa. Padahal idealnya, petugas MBG bertanggung jawab penuh dari distribusi hingga pembersihan area makan, karena mereka yang digaji. Jika tidak, maka sekolah harus mendapat dana operasional tambahan untuk membersihkan. Tapi nyatanya, guru dan siswa dijadikan "tenaga sukarela" paksa. Inilah contoh kegagalan manajemen program.
Intelektualitas Tak Pernah Dihargai di Negeri Ini?
Kisah ini hanyalah satu dari ribuan cerita serupa. Guru direndahkan, dosen dibayar rendah, peneliti kekurangan dana, seniman diperas. Sementara pejabat dan petugas lapangan yang kerjanya fisik dan administratif (yang juga penting) justru lebih dihormati dan dijamin kesejahteraannya. Ini adalah ironi bangsa yang mengaku menjunjung pendidikan. Jika seorang guru harus berdebat dengan petugas MBG soal siapa yang berhak menyuruh, maka sudah saatnya kita melakukan evaluasi besar-besaran: Apakah kita benar-benar ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, atau hanya slogan? Karena guru yang lelah dan tidak dihargai tidak akan pernah bisa mendidik dengan optimal. Mereka akan kehilangan motivasi, dan yang rugi adalah generasi penerus.
Pesan dari guru ini untuk kita semua: Jangan biarkan siapa pun merendahkan profesi Anda. Jangan takut disebut "sombong" ketika Anda menuntut hak. Karena sesungguhnya, orang yang paling sombong adalah mereka yang merasa berhak memerintah tanpa memberi imbalan.