IRONI MBG DAN NASIB GURU Di Balik Megahnya Angka MBG: Ada Tangisan Guru Honorer yang Tak Terdengar.

Negara kita sedang sibuk luar biasa. Sibuk merajut mimpi besar melalui piring-piring makanan. Sebuah niat yang mulia, tentu saja, memastikan anak bangsa terisi perutnya. Namun, di tengah hingar-bingar program raksasa ini, sepertinya kita melupakan satu hal krusial: tangan-tangan yang menyuapi ilmu kepada anak-anak itu sedang gemetar. Bukan karena demam panggung, tapi karena lapar. Lapar secara harfiah, dan 'lapar' akan kesejahteraan yang layak.

Sejarah akan mencatat sebuah ironi besar, ketika sebuah bangsa mampu menggelontorkan triliunan rupiah untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi, namun di saat yang sama, mereka membiarkan para pendidik anak-anak tersebut hidup dalam 'malnutrisi' kesejahteraan.

Mari kita duduk sebentar dan bicara santai, tapi pakai hati nurani. Kita sedang menyaksikan sebuah paradoks yang membuat dada sesak. Di satu sisi, ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mentereng, lengkap dengan Satuan Pelayanan (SPPG) yang fasilitasnya wah. Di sisi lain, ada realitas guru honorer yang pahitnya minta ampun. Ini bukan sekadar soal angka di RAPBN, ini soal keadilan yang timpang. 🤔

WHAT: Apa Sebenarnya yang Terjadi?

Yang terjadi adalah sebuah "gegar budaya" dalam kebijakan anggaran kita. Kita melihat lahirnya sebuah entitas baru bernama Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG). Tidak tanggung-tanggung, unit ini hadir dengan dukungan penuh: fasilitas fisik yang 'glowing', anggaran operasional yang fantastis, dan yang paling membuat iri banyak orang adalah status kepegawaiannya.

Bayangkan, untuk sebuah program yang baru seumur jagung, rekrutmen pegawainya menawarkan jalur cepat menuju status ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan jaminan kontrak yang kokoh. Ini adalah karpet merah yang digelar lebar-lebar demi suksesnya distribusi logistik makanan ke sekolah-sekolah.

Lalu, mari kita tengok ke sudut ruang guru yang catnya mulai mengelupas. Di sana duduk para guru honorer. Apa yang mereka dapatkan? Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang—sayangnya—seringkali juga tanpa tanda terima gaji yang layak. Realitas mereka adalah labirin upah yang seringkali hanya di kisaran 300 ribu rupiah per bulan. Itu pun kadang dibayarnya rapel tiap tiga bulan sekali, atau kalau dana BOS sudah cair.

Jadi, "Apa" yang terjadi adalah ketimpangan perlakuan yang sangat mencolok antara petugas yang mengurus perut siswa dengan petugas yang mengurus otak dan karakter siswa.

WHO: Siapa yang Terlibat dalam Drama Ini?

Aktor dalam ironi ini sangat jelas. Pertama, tentu saja pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemegang kas negara. Keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang begitu besar ke satu pos sambil membiarkan pos lain yang sama vitalnya (atau bahkan lebih vital) kering kerontang, adalah tanggung jawab penuh pemangku kebijakan.

Kedua, adalah para pegawai baru SPPG MBG. Jangan salah paham, kita tidak sedang menyalahkan mereka. Mereka adalah warga negara yang juga mencari nafkah dan kebetulan mendapatkan kesempatan emas di program prioritas nasional. Mereka beruntung mendapatkan kepastian kerja yang didambakan jutaan orang.

Ketiga, dan yang paling menyayat hati, adalah para guru honorer. Siapa mereka? Mereka adalah Bu Wati, guru di pelosok desa yang harus menempuh jalan berlumpur 10 kilometer setiap hari demi mengajar 6 kelas sekaligus karena kekurangan guru PNS. Mereka adalah Pak Rudi, guru yang setelah mengajar dari pagi sampai siang, harus lanjut ngojek online sampai malam demi bisa membeli susu untuk anaknya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang telah berpuluh tahun menghapus papan tulis, membentuk karakter bangsa dengan tulus, namun hidupnya sendiri terjebak di bawah garis kemanusiaan.

Dan terakhir, para siswa. Mereka adalah penerima manfaat gizi di perut, namun berpotensi menjadi korban 'malnutrisi' di otak jika diajar oleh guru yang tidak fokus karena terhimpit beban ekonomi.

WHERE: Di Mana Ironi Ini Paling Terasa?

Ironi ini tidak terjadi di ruang hampa. Ia terjadi di setiap sudut sekolah di negeri ini, terutama di daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Di sekolah-sekolah inilah, peran guru honorer sangat dominan. Seringkali, jumlah mereka lebih banyak daripada guru PNS.

Di sekolah yang sama, mungkin nanti akan dibangun program distribusi pangan MBG yang megah, betonnya kokoh, peralatan masaknya stainless steel mengkilap. Tapi hanya beberapa meter dari dapur mewah itu, di dalam kelas, ada guru honorer yang sedang mengajar dengan sepatu yang sudah tiga kali disol dan baju seragam yang warnanya sudah pudar. Kontras visual ini akan menjadi pemandangan sehari-hari di ribuan sekolah kita.

WHEN: Kapan Ini Menjadi Masalah Mendesak?

Ini adalah masalah SEKARANG. Saat ini juga. Ketika anggaran negara sedang digodok dan dieksekusi. Setiap hari kita menunda penyelesaian masalah kesejahteraan guru honorer, setiap hari pula kita sedang mempertaruhkan kualitas generasi masa depan.

Program MBG mungkin adalah program jangka panjang untuk memperbaiki kualitas fisik generasi penerus. Tapi pendidikan adalah proses yang berjalan paralel. Kita tidak bisa bilang, "Nanti saja urus gurunya kalau anak-anak sudah kenyang semua". Keduanya harus berjalan beriringan. Jika tidak, gap kualitas ini akan semakin lebar seiring berjalannya waktu.

WHY: Kenapa Bisa Begini?

Inilah pertanyaan kuncinya. Kenapa negara bisa punya uang triliunan untuk katering, tapi mengaku tak punya uang untuk mengangkat derajat guru honorer? Ini soal PRIORITAS dan POLITICAL WILL (kemauan politik).

Memuliakan pegawai lapangan demi lancarnya sebuah proyek nasional yang populis (seperti MBG) adalah langkah teknis yang mudah terlihat hasilnya. Ada makanan yang dibagikan, ada foto-foto anak makan dengan lahap. Itu materi kampanye dan publikasi yang bagus. Cepat, instan, terlihat.

Sebaliknya, berinvestasi pada kesejahteraan guru adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dipanen dalam satu periode pemerintahan. Mengangkat ratusan ribu guru honorer menjadi PPPK membutuhkan komitmen anggaran jangka panjang yang sangat besar dan proses birokrasi yang rumit (validasi data, tes, dll). Tampaknya, kerumitan dan biaya ini membuat pemerintah enggan bergerak cepat, berbeda dengan gerak cepat mereka membentuk unit baru untuk MBG.

Kita harus bertanya pada nurani kolektif bangsa ini: Apakah beton dapur umum lebih berharga daripada dedikasi seorang guru?

HOW: Bagaimana Dampaknya dan Apa Solusinya?

Dampaknya jelas: demotivasi. Bagaimana mungkin kita mengharapkan generasi emas 2045 lahir dari anak-anak yang perutnya kenyang, jika yang mengajar mereka adalah jiwa-jiwa yang sedang merana? Guru yang pusing memikirkan bayar kontrakan besok, tidak akan bisa memberikan 100% fokusnya untuk mendidik dengan kreatif dan penuh semangat.

Energi mereka habis tersedot untuk bertahan hidup. Akibatnya, kualitas pengajaran berpotensi stagnan atau bahkan menurun. Anak-anak mungkin sehat badannya, tapi jiwanya, karakternya, dan intelektualitasnya belum tentu terjamin.

Jalan Keluarnya?

Solusinya bukan dengan menghentikan program MBG. Tidak ada yang salah dengan memberi makan anak sekolah. Yang salah adalah pengabaian terhadap pilar pendidikan lainnya.

• Gaji Layak Minimal: Sambil menunggu proses pengangkatan, harus ada regulasi nasional yang menjamin upah minimum bagi guru honorer di atas standar kelayakan hidup, yang dibayarkan tepat waktu dari APBN, bukan sekadar sisa dana BOS di sekolah.
• Perlakuan Setara dalam Rekrutmen: Jika staf MBG bisa mendapatkan jalur 'tol' menuju kesejahteraan ASN/PPPK, mengapa guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun harus melewati jalur 'off-road' yang terjal dan berliku? Skema pengangkatan harus dipermudah bagi mereka yang sudah terbukti mengabdi lama.
• Revisi Prioritas Anggaran: Jika negara mampu menemukan ruang fiskal untuk program MBG yang masif, seharusnya negara juga mampu menemukan ruang fiskal untuk menuntaskan masalah guru honorer. Ini bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak.

Kesimpulan: Jangan Sampai Jadi Monumen Kegagalan

Sebagai penutup dari obrolan serius tapi santai ini, mari kita renungkan bersama. Jangan sampai MBG hanya menjadi monumen kemegahan fisik yang berdiri di atas puing-puing kesejahteraan guru yang runtuh. Itu akan menjadi tragedi peradaban.

Karena pada akhirnya, sebuah bangsa yang besar tidak hanya dibangun dari apa yang masuk ke dalam perut rakyatnya, tapi dari apa yang tertanam di dalam pikiran dan hati mereka. Dan siapa penanam benih itu kalau bukan guru?

Tanpa guru yang sejahtera, program semegah apa pun hanyalah cara mewah untuk menyamarkan kegagalan kita dalam menghargai fondasi paling dasar dari kemanusiaan: Pendidikan.