Aku baru saja membaca sesuatu yang bikin mikir keras. Dan semakin dipikirkan, rasanya semakin yakin bahwa ini adalah jawaban paling jujur dari sebuah pertanyaan klise yang sudah lama menggantung di benak kita semua: **kenapa Indonesia tidak pernah benar-benar maju?**
Kalau kita perhatikan, negara-negara yang berhasil melesat dari jurang kemiskinan menjadi negara maju hampir semuanya melakukan dua hal yang sama persis. Dua hal yang sebenarnya sangat sederhana, dan sama sekali tidak membutuhkan teknologi antariksa atau sumber daya alam yang melimpah untuk dieksekusi.
Dua hal itu adalah: **fokus penuh ke pendidikan**, dan **berantas korupsi sampai ke akarnya**.
Fakta pahitnya, dari presiden pertama Republik Indonesia hingga presiden kedelapan, rasanya belum ada satupun yang benar-benar melakukan kedua hal tersebut secara serentak, radikal, dan konsisten.
Bercermin dari Mereka yang Berhasil Maju
Mari kita lakukan studi komparasi sejenak untuk melihat bagaimana negara lain memperlakukan dua variabel penting ini.
Korea Selatan & Finlandia: Mahakarya Investasi Manusia
Lihatlah Korea Selatan. Mundur ke tahun 1960-an, mereka adalah negara yang luluh lantak akibat perang. GDP per kapitanya saat itu bahkan berada di bawah negara-negara Afrika seperti Ghana. Mereka tidak punya tambang nikel, tidak punya sumur minyak berarti, dan jelas tidak punya modal finansial raksasa. Yang mereka miliki hanyalah sebuah keputusan nekat: menaruh seluruh sisa energi dan uang negara untuk pendidikan.
Pemerintah mereka menyuntikkan anggaran masif untuk infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, dan kurikulum yang didesain bukan sekadar untuk memberantas buta huruf, melainkan menciptakan generasi yang mampu berinovasi dan bertarung di level global. Lima puluh tahun kemudian? Lahirlah raksasa seperti Samsung, Hyundai, LG, hingga fenomena *soft power* seperti BTS. Mereka menjadi raksasa ekonomi bukan karena batu bara, tapi karena manusianya.
Di belahan bumi lain, ada Finlandia. Negara kecil di ujung utara Eropa ini juga tak punya alam yang terlalu ramah atau komoditas tambang fantastis. Strategi mereka sangat spesifik: menjadikan "guru" sebagai profesi paling bergengsi dan paling kompetitif. Untuk menjadi guru di Finlandia, kamu harus melewati seleksi yang ketatnya setara dengan masuk fakultas kedokteran. Gajinya sangat layak, penghargaan sosialnya tinggi, dan negara memberikan kepercayaan penuh pada mereka. Hasilnya, sistem pendidikan Finlandia konsisten memuncaki peringkat dunia tanpa bergantung pada ekspor barang tambang.
China & Singapura: Korupsi Berbiaya Nyawa
Sekarang kita geser ke China. Banyak pengamat membahas kebangkitan China dari sudut pandang manuver ekonomi atau geopolitik. Tapi ada satu hal fundamental yang jarang dibedah: pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara yang tidak pernah berani disentuh oleh Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, pejabat korup tidak hanya dicopot atau disel. Korupsi dengan nominal di atas 3 juta yuan telah memenuhi syarat untuk hukuman mati. Beberapa waktu lalu, dua jenderal paling senior di sistem militer mereka, Li Shangfu dan Wei Fenghe, dieksekusi. Mereka bukan kroco tanpa koneksi; mereka adalah puncak rantai makanan. Pesannya sangat brutal namun efektif: *tidak ada jabatan yang terlalu tinggi untuk dijatuhkan, dan uang negara bukan uang pribadi*. Hasilnya, kebocoran anggaran terhenti, uang mengalir deras ke riset dan infrastruktur, menjadikan China kekuatan ekonomi nomor dua di dunia.
Bagaimana dengan tetangga terdekat kita, Singapura? Saat diusir dari Federasi Malaysia, Lee Kuan Yew memimpin sebuah pulau kecil yang bahkan tidak memiliki pasokan air bersih sendiri, apalagi lahan pertanian atau minyak. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah mencetak cetak biru jalan tol, melainkan menjadikan korupsi sebagai kejahatan dengan ongkos yang sangat mahal, sembari mendesain pendidikan sebagai prioritas absolut.
Pejabat Singapura digaji sangat fantastis karena Lee sadar bahwa gaji rendah adalah tiket undangan untuk korupsi. Namun di sisi lain, hukuman bagi mereka yang masih rakus sungguh tak kenal ampun. Tidak ada ruang kompromi karena status sosial atau koneksi politik. Hari ini, dari pulau yang tadinya dibuang, Singapura memiliki GDP per kapita jajaran tertinggi di dunia.
Realita Indonesia: Kaya Alam, Kesepian Integritas
Dan sekarang, mari kita kembali melihat rumah kita sendiri, Indonesia.
Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Batu bara kita melimpah ruah, sawit menghampar luas, lautan tak bertepi, dan kita diberkahi dengan bonus demografi 270 juta manusia. Secara teori, kita punya segalanya. Namun praktiknya, kita tidak pernah benar-benar menempatkan pendidikan di atas segalanya, dan kita tak pernah menyikat korupsi hingga ke akar nadinya.
Anggaran pendidikan 20% yang diamanatkan oleh konstitusi sering kali diakali, atau baru-baru ini dipotong untuk membiayai program populis seperti makan siang yang tata kelolanya di lapangan masih amburadul. Di pelosok negeri, masih ada guru honorer pahlawan tanpa tanda jasa yang gajinya jauh di bawah UMR, dengan atap sekolah yang bocor. Sementara itu, kurikulum kita seolah menjadi proyek eksperimen yang selalu berubah tergantung siapa menteri yang sedang menjabat.
Hukum Sebagai Alat Kekuasaan
Di sektor penegakan hukum, realitanya jauh lebih menyesakkan. Rata-rata vonis koruptor di Indonesia hanya berkisar 3 tahun 3 bulan. Kasus megakorupsi tambang timah yang melibatkan Harvey Moeis dengan taksiran kerusakan Rp300 triliun, hanya diganjar vonis 6,5 tahun pada tingkat pertama.
Sebagai perbandingan yang ironis, mari lihat kasus Nadiem—seorang individu yang dituntut 18 tahun penjara untuk kasus di mana kerugian negaranya bahkan belum terbukti secara sah mengalir ke rekening pribadinya. Fakta ini memperlihatkan satu pola yang mengerikan: hukum kita saat ini bukan lagi soal seberapa besar kerusakan yang kamu buat terhadap negara, melainkan soal seberapa besar ancaman yang kamu buat terhadap kepentingan faksi yang sedang berkuasa.
Ilusi Perubahan dan Sistem Koalisi Transaksional
Dan inilah inti dari semuanya yang harus kita akui dengan jujur: **ini bukan cuma soal siapa presidennya.**
Dari era Soekarno hingga Prabowo, setiap pergantian kepemimpinan selalu dibungkus dengan narasi yang sama persis: narasi perubahan, narasi bersih-bersih korupsi, dan janji investasi pada SDM. Namun setiap kali tirai diturunkan, selalu ada kepentingan politik yang ukurannya jauh lebih raksasa ketimbang niat memajukan negara.
Ini terjadi bukan karena semua presiden kita pada dasarnya jahat. Ini terjadi karena sistem politik kita tidak pernah dirancang untuk menetaskan seorang pemimpin yang benar-benar merdeka dari para pembeking di belakangnya. Di Indonesia, setiap presiden naik ke tampuk kekuasaan menggunakan kendaraan koalisi gemuk, dan setiap koalisi memiliki tagihan harga yang harus dibayar lunas.
Harga itu dibayar menggunakan mata uang bernama kebijakan, pembagian kue proyek, hingga perlindungan hukum eksklusif. Pada ujung rantai makanan ini, rakyatlah yang selalu menjadi pihak yang menanggung kerugiannya. Selama sistem transaksional ini tidak diruntuhkan, siapapun manusia yang duduk di kursi presiden akan menghadapi tembok tekanan yang sama. Dan sejarah membuktikan, sangat sedikit manusia yang sanggup menolak tekanan oligarki tersebut ketika harga politis yang harus dibayar terlalu tinggi.
Kesimpulannya, dua fondasi negara maju—fokus pendidikan dan berantas korupsi—bukanlah rumus fisika kuantum yang sulit dipahami. Semua orang tahu. Para presiden kita pun pasti tahu.
Tetapi *mengetahui* dan *melakukan* adalah dua galaksi yang berbeda, terutama ketika sistem politiknya sendiri dibangun di atas fondasi yang membuat penerapan kedua hal tersebut nyaris mustahil dilakukan secara bersamaan dan sungguh-sungguh.
Sampai fondasi busuk itu benar-benar direnovasi, kita hanya akan terus merayakan angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas . Sambil di dunia nyata, kita terus menonton anggaran negara bocor, guru honorer menangis dalam diam, dan putra-putri terbaik bangsa memilih terbang ke luar negeri (*brain drain*) karena di sana, kepintaran dihargai, bukan dihukum demi kepentingan penguasa.