Dalam sejarah politik, banyak pemimpin tidak jatuh karena kekuatan lawan-lawannya. Mereka jatuh karena terlalu lama hidup dalam ruang gema (echo chamber), hanya mendengar kabar baik, pujian, dan laporan yang menyenangkan telinga. Lingkaran kekuasaan yang terlalu protektif sering kali menjadi tirai tebal yang memisahkan realitas masyarakat dengan meja kerja sang pemimpin di Istana Negara.
Belakangan ini, aku mulai khawatir gejala itu sedang terjadi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sana. Ketika sebuah kepemimpinan baru mulai berjalan, masa-masa awal ini seharusnya menjadi momen paling krusial untuk menyerap kritik objektif, bukan justru membentengi diri dengan laporan kemajuan yang semu.

Polemik Lapangan dan Ilusi Keberhasilan
Lihat saja berbagai polemik yang muncul belakangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah diwarnai berbagai keluhan, dugaan penyimpangan, kasus penipuan proyek di daerah, hingga pertanyaan serius soal kualitas serta keadilan distribusi makanan. Namun uniknya, jika kita mencermati pernyataan-pernyataan resmi yang muncul ke publik dari jajaran kementerian terkait, seolah semuanya berjalan baik-baik saja tanpa ada kendala berarti.
Begitu pula dengan keresahan para pengusaha terhadap arah kebijakan perpajakan yang dinilai kian mencekik, kritik tajam mengenai efisiensi belanja negara, hingga berbagai masukan strategis dari kalangan akademisi, diplomat, dan elemen masyarakat sipil. Pertanyaannya sederhana saja: apakah semua informasi riil tersebut benar-benar sampai ke meja Presiden secara utuh dan jujur?
Ataukah yang sampai ke telinga beliau hanya laporan keberhasilan yang sudah dipercantik, angka-angka statistik yang indah, dan narasi seragam bahwa semuanya sudah sepenuhnya terkendali?
Ancaman Nyata Fenomena Asal Bapak Senang
Fenomena ABS (Asal Bapak Senang) bukan barang baru dalam panggung politik Indonesia. Hampir setiap rezim kekuasaan di negeri ini pernah mengalaminya. Ketika para pembantu presiden atau bawahan lebih takut menyampaikan masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan ketimbang kehilangan jabatan mereka, maka informasi yang diterima oleh sang pemimpin perlahan tapi pasti menjadi tidak lengkap dan terdistorsi.
Bahayanya jelas bukan sekadar salah dalam mengambil keputusan atau merumuskan regulasi. Bahaya yang jauh lebih besar adalah ketika kemarahan dan rasa frustrasi publik terus menumpuk di akar rumput, sementara pemimpin tertinggi merasa situasi nasional aman tentram dan baik-baik saja.
Jika kondisi isolasi informasi ini benar-benar terjadi, maka ancaman terbesar bagi keberlanjutan pemerintahan Prabowo mungkin bukan datang dari poros oposisi, bukan dari gelombang demonstrasi mahasiswa, bahkan bukan pula dari serangan politik eksternal. Ancaman terbesarnya justru datang dari lingkungan internalnya sendiri—orang-orang yang membuat beliau semakin jauh dari realitas yang dirasakan langsung oleh rakyat sehari-hari.
Karena dalam hukum besi politik, seorang pemimpin biasanya tidak tumbang saat rakyat mulai mengeluh di jalanan. Ia tumbang ketika keluhan rakyat tersebut sudah tidak lagi terdengar di dalam ruang tempat keputusan-keputusan penting negara dibuat.
Setuju atau tidak?