PP 35/2021 Tidak Diperbarui: UU 27/2026 dan Rezim Baru PKWT
Banyak pihak menyebut PP No. 35 Tahun 2021 “diperbarui” dengan versi Oktober 2026. Klarifikasi penting: PP 35/2021 tidak diperbarui. Yang lahir adalah undang-undang baru, UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang membawa perubahan mendasar pada aturan PKWT.
Sejak diundangkannya peraturan baru pada Oktober 2026, muncul kekeliruan yang cukup luas di ruang publik: anggapan bahwa PP No. 35 Tahun 2021 telah diperbarui dengan versi terbaru. Klarifikasi ini perlu diluruskan sejak awal agar pekerja, pengusaha, dan praktisi tidak salah merujuk dasar hukum.
Yang sebenarnya terjadi adalah lahirnya undang-undang baru, yaitu UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Rancangan undang-undang tersebut disetujui DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026, kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026[reference:0][reference:1]. UU ini mencabut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan ketenagakerjaan dalam UU No. 6 Tahun 2023, sekaligus mengintegrasikan materi yang sebelumnya tersebar di kedua regulasi tersebut[reference:2][reference:3].
Sementara itu, PP 35/2021 tidak dicabut. Pasal 309 UU 27/2026 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU 13/2003 dan UU 6/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru[reference:4]. Artinya, PP 35/2021 masih hidup, tetapi ruang berlakunya menyempit: ia hanya menjadi acuan untuk hal-hal yang tidak diatur atau tidak berbenturan dengan UU 27/2026.

Perubahan Kunci pada Aturan PKWT
Perubahan paling menonjol terletak pada durasi dan mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Rezim lama yang berbasis PP 35/2021 membatasi total PKWT maksimal 5 tahun tanpa batas jumlah perpanjangan. Rezim baru di bawah UU 27/2026 memendekkan totalnya menjadi 4 tahun, dengan komposisi yang lebih ketat.
| Aspek | PP 35/2021 (rezim lama) | UU 27/2026 (rezim baru) |
|---|---|---|
| Batas total PKWT | 5 tahun termasuk seluruh perpanjangan, tanpa batas jumlah perpanjangan | 4 tahun (kontrak awal maks. 2 tahun + 2 kali perpanjangan @maks. 1 tahun) |
| Jumlah perpanjangan | Tidak dibatasi, asalkan total ≤ 5 tahun | Maksimal 2 kali perpanjangan |
| PKWT tidak tertulis | Tidak diatur eksplisit sebagai PKWTT | Demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 85) |
| Masa percobaan | Tidak diatur tegas dalam PP 35/2021 | Diatur ulang dalam UU baru; klausul percobaan dalam PKWT batal demi hukum |
| UU/PP yang menjadi dasar | PP 35/2021 | UU 27/2026 (PP 35/2021 hanya berlaku jika tidak bertentangan) |
Ketentuan batas 4 tahun ini tertuang dalam Pasal 82 ayat (1) UU 27/2026: jangka waktu PKWT ditentukan paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 tahun[reference:5][reference:6]. Kementerian Ketenagakerjaan secara eksplisit menyebut bahwa “PKWT tidak ada lagi maksimal lima tahun, hanya dua, satu, satu”[reference:7].
Selain durasi, UU 27/2026 juga menegaskan bahwa PKWT wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Jika tidak dibuat tertulis, maka demi hukum berubah menjadi PKWTT (Pasal 85)[reference:8][reference:9]. Klausul masa percobaan dalam PKWT juga dinyatakan batal demi hukum, dan masa kerja tetap dihitung[reference:10].
Masa Transisi dan Status PP 35/2021
Meskipun UU 27/2026 sudah berlaku sejak diundangkan, pemerintah menyatakan adanya masa transisi satu tahun. Implementasi penuh ditargetkan mulai 6 Oktober 2027. Selama masa transisi tersebut, PP 35/2021 masih menjadi acuan untuk hal-hal yang belum diatur atau tidak bertentangan dengan UU baru, sambil menunggu terbitnya peraturan pelaksana[reference:11][reference:12].
Perlu dicatat bahwa status “masih menjadi acuan” ini bukan berarti PP 35/2021 diperbarui. Ia tetap peraturan lama yang keberlakuannya diuji satu per satu terhadap UU 27/2026. Tidak ada daftar resmi yang menyebut pasal mana dari PP 35/2021 yang gugur; setiap ketentuan harus diperiksa apakah benar-benar bertentangan dengan UU baru atau hanya mengatur hal yang tidak disinggung[reference:13].
Klarifikasi inti: Sebutan yang tepat bukan “PP 35/2021 versi Oktober 2026” atau “PP 35/2021 yang diperbarui”, melainkan “UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan”. PP 35/2021 tetap ada sebagai peraturan pelaksanaan lama yang berlaku secara terbatas selama masa transisi.
Implikasi bagi Pekerja dan Perusahaan
Bagi pekerja, perubahan ini membawa dua sisi. Di satu sisi, batas total PKWT yang lebih pendek (4 tahun) dan pembatasan perpanjangan menjadi dua kali mempercepat titik di mana pekerja berhak atas status tetap. Di sisi lain, ketentuan bahwa PKWT tidak tertulis otomatis menjadi PKWTT memberikan perlindungan tambahan yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam PP 35/2021.
Bagi perusahaan, masa transisi satu tahun adalah jendela untuk menyesuaikan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan praktik kontrak. Namun, penyesuaian tidak bisa menunggu hingga 2027: begitu UU 27/2026 berlaku, ketentuan yang bertentangan dengan UU baru sudah kehilangan dasar keberlakuannya, meskipun peraturan pelaksana baru belum terbit[reference:14].
Pada akhirnya, klarifikasi ini bukan sekadar soal istilah. Salah menyebut dasar hukum berarti salah memahami batas hak dan kewajiban. Dengan mengenali bahwa yang lahir adalah undang-undang baru, bukan pembaruan PP, pekerja dan perusahaan dapat merujuk regulasi yang tepat dan mempersiapkan diri menghadapi rezim PKWT yang lebih ketat.
Rujukan utama: UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 82 (batas PKWT), Pasal 85 (PKWT tidak tertulis menjadi PKWTT), Pasal 309 (PP lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan), dan Pasal 311 (pencabutan UU 13/2003 serta ketentuan terkait dalam UU 6/2023).