22 Januari 2026 | Penulis: Layar Kosong | 12 Menit Baca

Manuver di Ruang Mikro: Menemukan Celah di Tengah Kebijakan Pendidikan yang "Di Luar Nalar"

Halo sobat Layar Kosong! 👋 Balik lagi kita di rubrik yang mungkin agak sedikit "panas" tapi perlu didiskusikan dengan kepala dingin. Pernah tidak kalian ngerasa kalau kebijakan pendidikan di negara kita ini makin hari makin membuat dahi berkerut? Jujur, banyak pendidik di luar sana—mungkin termasuk kamu—yang mulai merasa pesimis. Bukan karena tidak cinta sama profesi, tapi karena melihat arah kemudi pendidikan yang sepertinya menjauh dari pulau cita-cita luhur bangsa.

Gini lho, kalau kita perhatikan konstelasi kebijakan rezim saat ini—mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, sampai wacana SMA unggulan—ada kesan kuat kalau upaya-upaya substansial buat ningkatin kualitas pendidikan justru dibatasi secara ekstrem. Kok bisa? Yuk, kita bedah satu-satu pakai prinsip 5W+1H biar kita tidak cuma asal emosi, tapi punya nalar kritis yang sehat.

Ilustrasi Kritik Pendidikan Indonesia 2026

Apa yang Sebenarnya Menjadi Masalah? (What)

Masalah utamanya adalah pergeseran prioritas. Bayangkan, alokasi dana pendidikan yang seharusnya 20% dari APBN sesuai amanah konstitusi, seolah-olah "tercecer" atau teralihkan demi melanggengkan program-program yang sifatnya lebih ke arah politis-populis seperti MBG. Dampaknya? Daftar masalahnya panjang banget, Sob! Mulai dari hak dasar guru soal kesejahteraan yang masih gitu-gitu aja, kejelasan karir yang makin kabur, sampai perlindungan hukum yang minim.

"MBG itu bagi saya, terutama soal anggaran memang sudah di luar nurul (luar nalar). Tapi, ada PR berat yang tak jadi perhatian pemerintah: memperhatikan ruang-ruang kelas kita, ranah mikro pendidikan kita."

Siapa yang Paling Terjepit dalam Situasi Ini? (Who)

Tentu saja anak didik dan para pendidik (guru/dosen). Anak-anak dari kelas sosial bawah terancam kehilangan akses ke pendidikan bermutu karena anggarannya "dipangkas" halus. Sementara para guru diarahkan menjadi robot administratif. Rezim akuntabilitas dibuat sedemikian rupa lewat sistem kontrol yang ketat, beban kerja yang overload, tapi apresiasinya masih jauh dari kata layak. Ini menciptakan atmosfer distrust atau ketidakpercayaan antara pemerintah dan pelaksana di lapangan.

Kapan dan Di Mana Kita Bisa Bergerak? (When & Where)

Kritik di ranah makro (nasional/parpol) rasanya sudah buntu. Lewat parpol? Tidak mungkin, mereka juga dapet "jatah" MBG. Lewat pembisik ring satu? Tidak punya "orang dalam". Maka, waktu yang paling tepat adalah sekarang, dan tempat yang paling mungkin adalah di ranah mikro: di dalam sekolah dan di dalam ruang kelas.

Mengapa Ruang Mikro Menjadi Penting? (Why)

Karena justru di saat pemerintah pusat sibuk dengan "panggung politik" makro, ranah mikro ini sering terabaikan. Dan karena terabaikan, justru muncul ruang otonom di situ! Di sinilah guru bisa bermanuver. Guru bukan cuma penyampai kurikulum, tapi agensi perubahan. Meski ada kontrol administrasi, di balik pintu kelas yang tertutup, gurulah yang berkuasa menentukan bagaimana sebuah ilmu disampaikan dengan cinta.

Bagaimana Cara Bermanuver di Tengah Keterbatasan? (How)

Caranya adalah dengan menjadikan sekolah sebagai ruang kreasi pedagogik yang otonom. Syarat utamanya: pimpinan sekolah harus punya integritas dan jiwa pendobrak. Kita butuh kepala sekolah yang berani membendung intervensi berlebih dari pengawas atau dinas yang cuma mau "bermain angka" tanpa peduli substansi.

Selain itu, kita harus kembali ke hal-hal esensial yang dilupakan pemerintah karena mereka terlalu sibuk mengurus MBG, yaitu: Literasi dan Numerasi. Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil tapi konsisten:

Menanamkan cinta belajar kepada anak-anak lewat bercerita (berkisah).
Mengajarkan matematika bukan sebagai beban, tapi sebagai pola pikir.
Mengapresiasi seni sebagai bentuk kepekaan jiwa.
Mengingatkan bahwa semua ilmu itu berasal dari Tuhan dan untuk mengenal Tuhan.

Tapi di saat yang sama, kita tidak boleh nunggu sampai kebijakan berubah. Kalau nunggu terus, satu generasi bisa hilang. Kita "menanam" sekarang di kelas masing-masing. Sedikit demi sedikit, estafet ilmu ini akan sampai ke putra-putri mereka nantinya. Amin.

Analisis E-E-A-T: Mengapa Kita Harus Tetap Kritik?

Sebagai penulis yang peduli pada pendidikan, kita tidak boleh berhenti kritik. Mengapa? Karena pemerintah punya tanggung jawab konstitusional. Alokasi 20% APBN itu harga mati, bukan buat dibagi-bagi jadi program yang inefisien. Kita harus terus bersuara soal kesejahteraan guru karena mereka adalah garda terdepan masa depan bangsa.