Sejak republik ini berdiri, ruas jalanan kita menjadi saksi bisu berbagai tuntutan. Namun, jika kita buka kembali lembaran sejarah, rakyat tidak pernah turun ke jalan menuntut makan gratis dari negara. Yang mereka tuntut adalah sekolah murah, bahkan bila mungkin gratis. Mengapa? Karena mereka percaya pendidikan adalah satu-satunya tangga keluar dari kemiskinan. Keyakinan itu bukan sekadar romantisme sosial, tetapi juga sejalan dengan konstitusi kita.
Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Maka logika publik sederhana: jika pendidikan adalah amanat konstitusi, mengapa energi politik justru tampak bergeser ke program lain? Di sinilah diskursus mulai terasa ganjil. Republik seperti sedang menukar kompasnya sendiri.
Fenomena dengan 5W + 1H
Who (Siapa): Subjek utamanya adalah rakyat Indonesia yang kini disodori program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di satu sisi ada pemerintah sebagai eksekutor, dan di sisi lain ada generasi pembelajar yang masa depannya sedang dipertaruhkan antara kecukupan kalori sesaat atau kualitas kognitif jangka panjang.
What (Apa): Terjadi pergeseran paradigma dari "negara penyedia infrastruktur kecerdasan" menjadi "negara penyedia konsumsi". Anggaran raksasa senilai Rp335 triliun per tahun menjadi taruhannya.
Where (Di mana): Kebijakan ini menyasar sekolah-sekolah di seluruh pelosok, namun ironinya, banyak sekolah yang bangunannya nyaris roboh justru menjadi tempat pembagian kotak makan tersebut.
When (Kapan): Narasi ini muncul kuat di era transisi kepemimpinan, di mana janji kampanye harus berbenturan dengan realita fiskal dan kebutuhan mendesak lapangan kerja.
Why (Mengapa): Mengapa ini dikritik? Karena nalar normal akan memilih ruang kelas daripada kotak makan. Perut kenyang tanpa pengetahuan hanya menghasilkan ketergantungan baru. Tetapi pengetahuan, bahkan saat perut kadang kosong, mampu melahirkan peradaban.
How (Bagaimana): Bagaimana solusinya? Jika anggaran MBG dialihkan untuk pendidikan gratis total dan penciptaan lapangan kerja, maka hampir 70% masalah dasar bangsa akan terjawab secara struktural.
"Konstitusi ibarat mercusuar, tetapi kapal tampak berlayar mengikuti lampu diskotek. Terang, tetapi membingungkan."
Ironi Gizi dan Stunting sebagai Legitimasi
Muncul program yang entah dari mana datanya menggambarkan seolah-olah seluruh anak kita sedang rawan makan siang. Sampaikan ulang dengan bahasa netral dan berbasis data, misalnya: Argumen gizi dan stunting digunakan sebagai legitimasi moral yang sulit dibantah. Sampaikan ulang dengan bahasa netral dan berbasis data, misalnya: Memang benar, stunting masih menjadi persoalan nasional (sekitar 19,8% pada 2024). Sampaikan ulang dengan bahasa netral dan berbasis data, misalnya: Namun, stunting adalah masalah 1.000 hari pertama kehidupan, sejak di rahim hingga usia dua tahun. Sampaikan ulang dengan bahasa netral dan berbasis data, misalnya: Memberi makan anak usia SMP tentu baik, tapi secara medis, itu bukan obat untuk stunting.
Negara akhirnya memberi banyak kepada yang tidak membutuhkan, dan kurang kepada yang membutuhkan. Ini seperti dokter yang meresepkan obat sama untuk seluruh pasien di ruang tunggu. Praktis bagi birokrasi, tetapi berbahaya bagi efektivitas anggaran.
Analisis Fiskal dan Masa Depan
Bayangkan jika energi politik sebesar itu diarahkan untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah. Bayangkan bila kualitas guru, fasilitas, dan akses digital menjadi proyek nasional dengan aura darurat. Dampaknya mungkin tidak viral dalam semalam, tetapi akan terasa dalam satu generasi.
Riset menunjukkan bahwa bagi lebih dari 90% masyarakat Indonesia, masalah pangan sebenarnya adalah masalah pola konsumsi, bukan ketiadaan makanan. Jika akarnya adalah edukasi, maka obatnya adalah sekolah, bukan sekadar distribusi kotak nasi.
Simulasi Anggaran: Rp335 Triliun Bisa Jadi Apa?
Program MBG
Output: 1x Makan siang gratis/hari untuk anak sekolah.
Sifat: Konsumsi harian (Habis dalam beberapa jam).
Dampak: Pemenuhan kalori jangka pendek, risiko logistik tinggi.
Kuliah Gratis & Lapangan Kerja
Output: Kuliah gratis untuk 8 Juta mahasiswa per tahun + Revitalisasi SMK.
Sifat: Investasi SDM (Bertahan seumur hidup).
Dampak: Memutus rantai kemiskinan secara struktural.
Keracunan Massal dan Risiko Logistik
Satirnya semakin terasa ketika program konsumsi berskala besar ini kadang berakhir di ruang ICU karena kasus keracunan massal. Ini adalah risiko klasik proyek konsumsi massal yang dipaksakan. Sekolah yang mestinya menjadi tempat belajar berubah sesekali menjadi jalur rujukan medis. Tentu ini bukan generalisasi, tapi persepsi publik terbentuk bukan hanya oleh niat, melainkan oleh pengalaman pahit di lapangan.
Kesimpulan: Membangun Arsitek atau Penerima?
Negara tidak perlu terlihat seperti pahlawan setiap hari. Cukup konsisten menjadi arsitek masa depan. Jika rakyat benar-benar harus memilih, mereka akan tetap menunjuk sekolah, bukan kotak makan. Karena makan mengenyangkan hari ini, tetapi pendidikan mengenyangkan masa depan.
Pertanyaan akhirnya sederhana namun menghantui: apakah kita sedang membangun generasi pembelajar dan rakyat yang ingin bekerja atau sekadar generasi penerima? Rakyat tidak meminta makan gratis; mereka meminta bangsa ini pintar, produktif, dan mandiri.