Dari “Proyek Produktif” ke “Program yang Katanya Bergizi”
inspirasi: Yoyok Rahayu Basuki
Dahulu dengan gaya khas Orde Baru yang kalem tapi menusuk, pernah berpesan bahwa utang itu harus dipakai untuk sesuatu yang produktif. Bukan untuk dimakan, apalagi sampai “jadi tai”. Sampaikan ulang dengan bahasa netral dan berbasis data, misalnya: Sebuah filosofi ekonomi yang sederhana, lugas, dan, kalau dipikir-pikir, cukup biologis.
Dulu, utang dipakai untuk bendungan, jalan tol, pabrik, dan proyek-proyek yang kalau difoto dari udara terlihat seperti bukti kemajuan. Utangnya memang besar, tapi ada yang bisa ditunjuk: “Itu lho hasilnya.” Beton berdiri, aspal terhampar, dan papan peresmian jadi saksi bahwa uang pinjaman tidak hilang ditelan perut birokrasi.
Kini, hadir di panggung kekuasaan dengan gaya yang berbeda. Utang tetap ada, karena utang memang sudah seperti sambal dalam masakan negara: tidak pernah absen. Tapi penggunaannya masuk ke wilayah yang lebih… metabolik. Program makan bergizi gratis, misalnya, secara konsep terdengar mulia: anak-anak kenyang, masa depan gemilang. Namun dalam satire politik, publik bertanya dengan nada usil: ini proyek produktif atau proyek pencernaan?
Karena berbeda dengan bendungan yang bisa difoto sebelum dan sesudah, makanan punya takdir yang lebih singkat. Pagi masuk, siang hilang. Yang tersisa hanya laporan, angka-angka, dan, kalau sinisnya kambuh, cerita tentang rantai distribusi yang lebih kenyang daripada penerimanya.
Bayangkan kalau ini terjadi di era Orde Baru, tentunya akan ada teguran yang memberi wejangan dari kursi kayu berukirnya:
“Le, utang itu kalau dimakan ya habis. Negara itu butuh yang bisa dilihat, bukan yang masuk dapur lalu keluar jadi urusan septic tank.”
Sementara pemerintahan yang sekarang mungkin akan menjawab dengan gaya kampanye: “Pak, ini investasi sumber daya manusia.” Dan rakyat, seperti biasa, menjadi juri yang tidak pernah diundang ke rapat negara, tapi harus menanggung tagihan daftar kartu hutangnya.
Satire ini bukan soal makanannya, bukan juga soal utangnya semata, melainkan soal pergeseran cara memaknai “produktif”. Dulu produktif berarti beton dan baja. Sekarang produktif bisa berarti piring dan sendok. Dulu hasilnya berdiri puluhan tahun. Sekarang hasilnya diharapkan berdampak puluhan tahun, meski wujud fisiknya hanya bertahan beberapa jam di perut.
Di antara dua generasi pemerintahan itu, republik seperti anak yang duduk di pojok lapangan, mendengar perdebatan antara Orde Baru dan pemerintahan sekarang: yang satu bicara pembangunan yang bisa difoto dari helikopter, yang satu bicara program yang harus difoto sebelum basi.
Dan rakyat hanya bertanya pelan: “Ini utangnya nanti kami bayar pakai apa? Pajak… atau antasida?” Indonesia itu sebenarnya diuntungkan oleh kondisi geografis dan iklim tropis yang sepanjang tahun dapat menghasilkan tanpa harus merusak alam pun bisa. Namun karena oknum pemangku kepentingan, semua itu seolah tidak sampai di otak mereka bagaimana cara untuk menggapai negara sejahtera tanpa harus mengandalkan utang terhadap negara lain. Cukup urus sandang, pangan, papan. Namun yang jadi sandera adalah anak cucu kita dengan utang negara yang begitu besar. Akankah target Indonesia emas terjadi di 2045 jika di 2029 saja kita gagal bayar utang??
Kita sebenarnya diuntungkan dengan semua kekayaan alamnya, tapi pemerintahan yang terpilih salah kelola, dan banyak rakyat yang dungu memilih pemimpin yang dungu. Yang jelas antara Orde Baru dan pemerintahan sekarang amat sangat jauh, dan berbeda kelas. Orde Baru paham suatu negara bisa menjadi negara maju bila industri menjadi pilar utama ditopang dengan pembangunan sektor pendidikan dan pertanian, tapi pemerintahan sekarang meskipun ingin menghadirkan gaya kepemimpinan seperti Orde Baru, tetap saja berbeda jauh, mengingat mutu kepemimpinan dan SDM serta visi dari keduanya bertolak belakang.
Betapa hinanya, serendah itu kah? Jika semua biaya makan gratis ini memangkas biaya pendidikan dan kesehatan. Sekiranya belum sanggup memberi makan gratis beneran, jangan memaksakan diri. Jadinya tersia-sia, sebanyak itu sisa makanan yang terbuang. Untuk 1 murid jika diuangkan, itupun bisa untuk 3 orang di dalam keluarganya. Tapi tetap saja tidak merubah keadaan. Lebih baik bantuan kenaikan gaji untuk para guru pengajar anak bangsa, kesehatan, sekolahan. Terlalu egois jadi pemimpin, bekerja sama dengan rezim para elit pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangan pemain lama.
Kalau Orde Baru adalah pemimpin daerah asli Indonesia, ngemong, mensejahterakan rakyatnya, memberikan tanah untuk diolah dan hasilnya untuk jaminan kehidupan rakyat. Tahu diri, dimana saat keadaan tidak kondusif. Saat itu “enak jamanku toh” dari pada pemerintahan sekarang yang tidak punya pendirian tegas, malah berteman, merangkul para elit politik yang bersekutu dengan asing demi bisnis sampingannya, serakah.
Nah itu kelak uang untuk proyek produktif itu akan mendatangkan profit dan berkelanjutan sehingga kemakmuran rakyatnya terjamin. Untuk MBG habis jadi limbah, kemudian ngutang lagi ngutang lagi. Ternyata Orde Baru lebih berpikir ke depan untuk kelanggengan negeri ini dan tidak pernah berstatemen Indonesia bubar. Dan juga mendapatkan dukungan para menterinya yang sangat handal dan cinta tanah air, contohnya Emil Salim menteri lingkungan hidup. Terbukti hutan Indo ijo royo-royo, sekarang rusak hingga menyebabkan banjir, binatang-binatang di hutan kehilangan habitat dan ekosistemnya. Masak iya zaman now tidak bisa menemukan orang-orang yang menebang kayu segitu banyaknya, petugas hutannya kemana? Hutan itu juga sumber pangan bagi binatang dan penduduk di sekitar hutan. Mereka hanya mengambil kayu-kayu ranting kering yang jatuh, bukan membabat hutan.
MBG bagus, kalau Indonesia sudah sejahtera. Ini kan Indonesia lagi carut marut bencana di mana-mana, mereka butuh pertolongan. Coba diberesin dulu, kesehatannya, pendidikannya, yang kena musibahnya. Nanti kalau udah beres semua baru lah MBG, karena MBG itu biarpun modalnya triliunan, tidak berputar, cuma berakhir di WC.
Jadi ingat pesen almarhum Bapak... “ojo ngasi utang nggo mangan yo le, nek tok lakoni bakalan sengsoro uripmu”. akankah terjadi pada negeriku. Ya Allah berikan petunjuk kepada pemimpin kami.
Mau ganti Presiden sekelas Wali Allah pun kalau rakyatnya zalim tetap saja tidak baik di mata rakyatnya. Rakyat yang bijak pasti mendapatkan pemimpin yang baik pula, itu sudah kodrat yang Maha Kuasa.
Isu MBG dengan Pendekatan 5W+1H
Siapa (Who) yang terlibat?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas oleh pemerintahan sekarang (Kabinet 2024-2029) dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk melalui Perpres No. 83 Tahun 2024. Sasaran utamanya adalah anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Kritik tajam datang dari berbagai kalangan, termasuk budayawan, yang menyoroti ironi utang untuk konsumsi versus investasi infrastruktur ala Orde Baru.
Apa (What) program ini sebenarnya?
MBG adalah program pemberian makanan bergizi gratis yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun pada 2026. Pemerintah menyebutnya sebagai investasi sumber daya manusia (human capital investment) untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun para kritikus menilai program ini lebih bersifat konsumtif karena dananya habis pakai dan tidak meninggalkan aset fisik seperti jalan atau bendungan.
Kapan (When) program ini berlangsung?
Uji coba MBG dimulai tahun 2025, dan direncanakan berjalan penuh hingga 2029. Kekhawatiran muncul karena pada periode yang sama (2029) Indonesia menghadapi jatuh tempo utang besar yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal. Banyak pengamat meragukan apakah Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas 2045 jika di 2029 saja gagal bayar utang.
Di mana (Where) program dilaksanakan?
MBG dilaksanakan secara nasional, bertahap dari daerah terpencil hingga perkotaan. Namun tantangan distribusi, potensi dugaan penyalahgunaan kewenangan, dan limbah makanan menjadi sorotan, terutama di daerah yang infrastruktur rantai dinginnya belum memadai. Ironisnya, Indonesia yang kaya sumber daya alam justru mengandalkan utang untuk membiayai program ini, alih-alih mengoptimalkan potensi lokal.
Mengapa (Why) program ini kontroversial?
Kontroversi muncul karena beberapa alasan:
- Anggaran MBG dikhawatirkan memangkas pos pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak konstitusional warga (Pasal 31 UUD 1945 mewajibkan 20% APBN untuk pendidikan).
- Banyak masyarakat dengan lugas menyebutnya “habis jadi limbah, kemudian ngutang lagi ngutang lagi”.
- Risiko gagal bayar utang di 2029 membayangi masa depan anak cucu.
- Tata kelola yang belum transparan berpotensi menciptakan limbah makanan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
- Utang untuk konsumsi (makanan) dianggap tidak produktif karena tidak menghasilkan pendapatan negara, berbeda dengan utang era Orde Baru yang membangun infrastruktur.
Bagaimana (How) seharusnya?
Mari kita merenungkan pesan ini: “ojo ngasi utang nggo mangan”. Jika belum sanggup memberi makan gratis, jangan memaksakan diri. Lebih baik dana dialokasikan untuk kenaikan gaji guru, perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan petani lokal agar Indonesia tidak terus-terusan bergantung pada utang. Emil Salim, menteri lingkungan hidup era Orde Baru, menjadi contoh figur handal yang menjaga hutan tetap hijau. Kini hutan rusak, banjir terjadi, dan petugas hutan seperti tak berdaya. Semua ini akibat pemimpin yang tidak amanah dan rakyat yang dzalim memilih pemimpin dzalim.
Mari kita berdoa: “Ya Allah berikan petunjuk kepada pemimpin kami.” Sebuah pengingat bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika rakyat sadar dan memilih pemimpin yang baik. Karena rakyat yang bijak pasti mendapatkan pemimpin yang baik pula, itu sudah kodrat yang Maha Kuasa.